Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dapat membuat laporan keuangan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Hal ini untuk mendukung kembali diraihnya opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kami harapkan seluruh jajaran pengawas di provinsi maupun kabupaten/kota berkomitmen untuk mewujudkan hal ini. Saya harapkan teman-teman yang mengelola dana ini semakin transparan, semakin jelas arah keuangan dan penggunaan keuangan dan harus sesuai dengan aturan," jelas Bagja saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Bagi Bawalu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun 2017, di Jakarta, Minggu (3/12/2017).
Bagja juga mengingatkan akan pentingnya sinergitas antara komisioner dengan sekretariat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Sekretariat harus siap mendukung program yang dicanangkan oleh komisioner.
"Karena jika tidak terjalin sinergi, lembaga tidak akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Apalagi dalam pengelolan keuangan, kita harus saling bersinergi agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkannya dengan baik," kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa tersebut.
Bagja berharap, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas dengan baik. Termasuk bendahara diharapkan dapat mengelola keuangan lebih baik lagi sehingga Bawaslu bisa mempertahankan opini WTP.
"Semoga di tahun 2018 mendapatkan kembali WTP. Perjuangan kita di tahun 2018 semakin berat karena SOTK kita akan berubah," pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu RI Abhan, Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso, Kepala Bagian Keuangan Pakerti Luhur, Kepala Bagian Umum Ari Susanto dan diikuti sekitar 400 peserta dari 14 provinsi/kabupaten/kota antara lain dari Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat yang bertujuan untuk terciptanya ketertiban pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengelolaan keuangan.
Penulis/Foto: Christina Kartika
