• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Gelar Rapat Evaluasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Operasional Prosedur

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di samping memperkuat kelembagaan Bawaslu dengan mempermanenkan lembaga Bawaslu hingga kabupaten/kota, juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilu. Kewenangan Bawaslu ini juga berlaku bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun demikian, terhadap putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu berwenang mengoreksi apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Abhan saat membuka Rapat Evaluasi dan Identifikasi Kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI di Bogor, Kamis (29/03/2018).

Penyampaian hasil koreksi yang hanya diberikan waktu satu hari, menurut Abhan harus diatur dalam suatu standar operasional prosedur. “Harus diatur dalam SOP,” ujarnya.

Syopiansyah yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut menyatakan, SOP Administrasi Pemerintahan merupakan serangkaian  petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi. Hingga saat ini Sekretaris Jenderal Bawaslu sudah menerbitkan 205 buah SOP yang terdiri dari 163 SOP untuk lembaga Bawaslu dan 42 buah SOP untuk lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Penulis/Foto : Agus

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 16 Oktober 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Senin, 15 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Minggu, 14 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Jumat, 12 Oktober 2018 - 13:30 WIB
Tempat :
Ruang Sidang DKPP
Waktu:
Kamis, 11 Oktober 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Kalimantan Utara

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu