• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Bahas Identifikasi Data Dukung 8 Area Perubahan RB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menggelar Rapat pembahasan identifikasi data pendukung delapan area perubahan reformasi birokrasi dan penyerahan user id pojok RB di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang diadakan di Bogor, Sabtu (3/3).
Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Bawaslu RI agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hatni menjelaskan bahwa sesuai dengan Permenpan No 11 tahun 2015 tentang Road-map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 ada tiga sasaran Reformasi Birokrasi yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel;  Birokrasi yang efektif dan efisien; serta  Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

“Ketiga sasaran tersebut juga ditetapkan target 2019 pada masing-masing indikator,” jelas Hatni.

Hatni juga menjelaskan, ada delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik.

“Delapan area perubahan tersebut adalah alat ukur menuju perubahan birokrasi di instansi Bawaslu. Perubahan adalah sesuatu yang kita rasakan. Oleh karena itu kita harus bersama-sama memaknai delapan area perubahan yaitu dengan adanya kepedulian pimpinan dan bawahan dalam reformasi birokrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kemenpan dan RB lainnya Arief Lukman Hakim menambahkan bahwa pemimpin sebagai manajer tentunya juga sebagai operasional kegiatan. Pola komunikasi antara pimpinan dan bawahan harus dibangun atas dasar komitmen untuk mencapai tujuan organisasi secara maksimal.

“Pemimpin tidak hanya sebagai pengambil kebijakan tetapi harus menjadi pelaku dari kebijakan yang dilakukan. Hal ini memberikan dampak positif bagi pegawai dalam penerapan dan pelaksanaan kegiatan organisasi. Kemenpan RB melihat yang harus bersinergi dan selaras,” tandasnya.

Penulis/foto: Christina Kartika

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Selasa, 25 September 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 19:30 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 18:30 WIB
Tempat :
Berita Satu, Jakarta
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 10:30 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI
Waktu:
Jumat, 21 September 2018 - 17:30 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu