Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengundurkan diri atau walk out (WO) dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Mereka pun tidak lagi mengikuti penetapan capres yang rencananya dijadwalkan hari ini Selasa (22/7) dilaksanakan.
Jakarta, awaslupadu.Com - Komisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengakui dugaan pelanggaran pidana kampanye melalui media massa elektronik yang dilaporkan Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi telah dilimpahkan ke kepolisian dengan menyertakan ahli bahasa dan psikolog politik untuk menjelaskan iklan kampanye tersebut.
Jakarta. Awaslupadu.com - Ketua Bawaslu Muhammad menetapkan tahapan Pemilu 2014 telah memasuki Siaga 1, dengan demikian harus lebih serius dan lebih fokus menyukseskan Pemilu 2014. Beberapa waktu lalu, Bawaslu menemukan pasangan calon kepala daerah mengeksploitasi isu agama sebagai komoditas politik dalam berbagai Pemilu kada.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Ketua Bawaslu Muhammad tidak sepakat jika penyaluran dana saksi melalui Bawaslu karena pihaknya tidak punya cukup tenaga untuk mengelola dana tersebut meski dana tersebut diperlukan untuk mengawasi jalannya penghitungan suara di TPS. "Untuk pengawasan saja, masih butuh banyak tenaga di tiap daerah. Apalagi diminta menyalurkan anggaran itu, kami tidak punya perangkat,” papar Muhammad.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Komisioner Bawaslu Nasrullah khawatir akan adanya penyalahgunaan surat suara. Pihaknya pun ingin memastikan, surat suara tersebut dicetak sesuai dengan aturan, misalnya surat suara harus sesuai dengan acuan daftar pemilih tetap (DPT). Kekhawatiran tersebut terkait penyetakan formulir-formulir Pemilu, di antaranya berita acara dan C 1 Plano besar (merekap perolehan masing pasing Parpol atau Caleg di setiap TPS) yang dipastikan tidak ada kelebihan. "Jika dicetak berlebih akan membuka peluang penyalahgunaan saat rekapitulasi suara. Kami juga ingin memastikan pola distribusi ke daerah jelas sampai pada tujuan," tambah Nasrullah.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Tim Asistensi Divisi Humas Bawaslu, Saparuddin mengatakan proses pengawasan Pemilu 2014 bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tapi juga seluruh komponen bangsa. Karenanya, Bawaslu mengajak masyarakat yang peduli untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas berpartisipasi dalam mengawasi tahapan Pemilu 2014.
strong>Jakarta, Awaslupadu.Com - Beberapa anggota/komisioner Bawaslu di daerah memberi sinyal menolak mengelola Dana Saksi Pemilu, diantaranya Komisioner Bawaslu Sumatra Utara, Aulia Andri. Menurutnya, pengelolaan dana saksi untuk partai politik dalam Pemilu 2014 sebesar Rp. 700 miliar bisa menimbulkan kerumitan dan beresiko tinggi pertanggungjawabannya yang diiringi fungsi pengawasan yang harus dilakukan. Apalagi dengan keterbatasan personel yang dimiliki, Bawaslu justru harus menjalankan fungsi baru dalam penyaluran dan pemantauan penggunaan dana saksi itu.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Rencana pendanaan saksi dari partai membuat sebagian anggota PPS telah mengancam mundur karena honor yang terlalu kecil daripada honor PPS pada Pemilu 2009 dan Pemilu kada. KPU boleh saja mengklaim animo masyarakat terhadap Pemilu 2014 cukup tinggi. Namun, apabila penyelenggara Pemilu mengeluarkan manuver-manuver yang bertolak belakang dengan kehendak publik, misalnya menyetujui pendanaan saksi partai politik oleh negara, itu dikhawatirkan justru menurunkan animo masyarakat menggunakan hak pilih.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Sikap Pemerintah terkait dengan rencana pengucuran dana saksi partai politik pada Pemilu 2014 mulai melunak karena jika penyelenggara Pemilu menolak bertanggung jawab dalam pendistribusiannya, pemerintah tidak akan mencairkan dana tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya siap menghentikan pembahasan rancangan Perpres tentang dana saksi tersebut. Dengan begitu, dana saksi sebesar Rp700 miliar tak bakal dicairkan.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Bawaslu khawatir Pemilu 2014 kembali diwarnai oleh politik uang, termasuk di TPS pada hari H pencoblosan. Kecemasan ini kian menjadi ketika menemukan sebuah kampung yang masyarakatnya menerima politik uang dengan amat terbuka saat Pilkada berlangsung. Ketua Bawaslu, Muhammad memaparkan bahwa di sebuah kampung ditemukan spanduk dengan tulisan besar ‘Masyarakat di desa ini siap menerima serangan fajar’. "Ini merusak karakter Pemilu kita. Padahal Pemilu di Indonesia seharusnya berasas jujur dan adil," ujar Muhammad.
Jakarta, Awaslupadu.Com - Pelanggaran jelang Pemilu 9 April kian mengkhawatirkan. Banyaknya alat peraga kampanye, seperti poster atau baliho mulai meresahkan masyarakat. Untuk itu, lembaga pengawas diharapkan bertindak tegas atas hal tersebut. Ketua Bawaslu Muhammad, mengimbau seluruh Kepala Daerah untuk membantu mensosialisasikan pelanggaran ini. "Ini tugas yang berat, sebagai lembaga pengawas pesta demokrasi. Kami tidak bisa sendiri karena antangannya tinggi. Kepala daerah harus memberikan contoh bagi masyarakat karena hampir semua daerah di Indonesia terdapat pelanggaran kampanye, terutama di luar Pulau Jawa".
Jakarta, Awaslupadu.Com - Sekitar 10 Menteri Kabinet saat ini ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014. Ada kekhawatiran dana bantuan sosial (bansos) dan fasilitas pemerintah akan diselwengkan dan digunakan untuk kampanye para menteri caleg menjelang Pemilu 2014 ini. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Bawaslu memeriksa penggunaan anggaran bansos di 10 kementerian itu yang berpotensi dan kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik . Dan Bawaslu mencatat ada sejumlah modus penyelewengan dana bansos.
Jakarta, Awaslupadu.Com - "Kita memberikan syarat untuk mengeluarkan rekomendasi adanya dana saksi pada pemilu 2014. Bila tidak memenuhi syarat itu, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi soal dana saksi. Dan sudah menyampaikan dua hal penting terkait dana saksi," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ‘Pemantapan Persiapan Pemilu 2014’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (12/2).
Jakarta, Awaslupadu.Com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menegaskan pentingnya Mitra Panitia Pengawas Lapangan (Mitra PPL) untuk mengantisipasi tingginya kecurangan saat proses pemungutan suara. "Kami akan desak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Anggaran Mitra PPL. Perpres harusnya sudah bisa keluar awal Maret,”
Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan ada temuan baru tentang sejumlah warga yang tidak dimasukkan ke dalam DPT. Hingga hari ini tercatat ada sekira 5.993 warga yang tidak tercatat dalam DPT. "Diantaranya ditemukan di Provinsi Jambi, ribuan warga tersebut terdeteksi berada di Desa Tuo Merangin, Dusun Sungai Tebal dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Provinsi Jambi," ungkap Daniel, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (13/2).
