Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bawaslu RI menggelar kegiatan Revisi Standart operational Procedure (SOP) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan di Gedung Pelatihan Kesehatan (Gepelkes/Gizi), Jl. Dr. Semeru No.63 Kota Bogor, Jawa Barat.
Manado, Badan Pengawas Pemilu - Masyarakat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akhirnya melaksanakan Pemilihan Walikota Kota Manado 2016 hari ini, Rabu (17/2). Hajatan lima tahunan untuk memilih pemimpin “Wanua Wenang” secara demokratis itu, berlangsung di 811 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Laporan tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 lalu yang masuk ke jajaran Pengawas Pemilu sebesar 1.090 kasus. Namun, dari jumlah tersebut hanya 60 kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian, penuntutan, hingga pengadilan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti menilai proses pencalonan Pilkada pada 2015 lalu tidak demokratis dan tidak kompetitif. Inilah yang menurutnya, membuat persentase pemilih tidak sesuai dengan target KPU dan banyak surat suara tidak sah.
“Saya menyoroti (tahapan) pencalonan paling buruk. Pemilihan pasangan calon dilakukan dengan kolutif dan kartel tanpa adanya kompetisi dari pasangan calon,” tutur Ramlan saat menjadi narasumber dalam Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, di Jakarta, Senin (15/2).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Banyaknya politisasi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap anggaran penyelenggara pemilu, membuat Bawaslu dan KPU memperjuangkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun sepertinya, pemerintah tidak menyetujui wacana tersebut dalam Pilkada serentak tahap kedua yang rencananya digelar pada 2017 nanti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nias Selatan pada 9 Desember 2015 silam masih menyisakan persoalan. Sejumlah tim pemenangan dari salah satu pasangan calon (paslon) bahkan mendatangi Gedung Bawaslu RI untuk mengusut beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di Nias Selatan. Kedatangan para tim pemenangan ini disambut langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Senin (15/2).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017. Dalam acara konferensi pers yang dilakukan oleh KPU, Senin (15/2), di Hotel Aryaduta, Jakarta, disampaikan bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada tanggal 15 Februari 2017.
“Pemilihan Kepala Daerah Gelombang Kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017, atau tepat setahun dari hari launching ini,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu mendukung langkah-langkah efisiensi anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2016. Langkah efisiensi dilakukan melalui efektivitas alokasi anggaran dengan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2017.
Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan program dan kegiatan yang kurang efisien dengan tupoksi Bawaslu agar di sesuaikan atau diganti menjadi program dan kegiatan prioritas sesuai arahan Presiden RI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 lalu menyisakan banyak catatan. Persoalan yang pertama muncul yaitu kurang menggaungnya suara pelaksanaan Pilkada yang digelar di 269 daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia pada 9 Desember kemarin.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP seharusnya menjadi cabang kekuasaan tersendiri dalam menjalankan asas-asas Pemilu, dan terpisah dari kekuasaan Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif.
JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum secara bertahap terus meningkatkan penilaian reformasi birokrasi di jajarannya. Terbukti, penilaian reformasi birokrasi mengalami peningkatan, dari nilai 37 persen pada tahun 2014, menjadi 57,27 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, Bawaslu mengejar penilaian reformasi birokrasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meningkat menjadi 70 persen di tahun 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 telah usai. Meskipun secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI tak ingin berlama-lama mengganti 4 (empat) komisioner Bawaslu provinsi yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena berbagai kasus dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu.
