Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 dilakukan melalui satu atap. Pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu harus menghilangkan ego masing-masing ketika ada hal-hal yang tidak prinsip. Mari kita lebur dalam sentra Gakkumdu satu atap ini.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Reviewer, berikut 10 artikel terbaik yang dapat diterbitkan ke dalam jurnal Bawaslu edisi 1 tahun 2016. 10 artikel terbaik ini didapatkan dari hasil penilaian terhadap artikel yang masuk ke panitia. Tim reviewer tersebut adalah:
1. Dr. Kushandajani, MA
2. Yuwanto, Ph.D,
3. Dr. Teguh Yuwono.,M.Pol.Admin.
|
No |
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Setelah penambahan kewenangan terhadap Bawaslu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu melakukan serangkaian kegiatan untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam UU tersebut dengan tepat. Bawaslu berdiskusi dengan Redaksi Harian Kompas, Selasa (19/7), untuk berbagi informasi sekaligus meminta masukan terkait tambahan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan “kompas” (pedoman) bagi internal pengawas pemilu dalam rangka mengefektifkan fungsi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pilkada. Kehadiran kompas akan sangat membantu untuk menentukan arah yang akan dituju.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengatakan bahwa terdapat tiga sistem pijakan dalam konstruksi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yaitu struktur, pranata (aturan), dan kultur. Menurutnya ketiga poin tersebut tepat jika dijadikan sebagai pijakan dalam konstruksi Sentra Gakkumdu. Struktur lanjut NHS, merupakan susunan hirarki yang satu sama dengan lainnya saling berhubungan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI. Usulan tambahan senilai Rp139.7 miliar itu dialokasikan untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tambahan kewenangan Bawaslu sesuai tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan tata cara penanganan dugaan tindak pidana pemilu pada sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (18/7) hingga Rabu (20/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan tata cara penanganan dugaan tindak pidana pemilu pada sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (18/7) hingga Rabu (20/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang pertama pada Tahun 2015 lalu masih menyisakan tiga daerah yang belum terlaksana dengan sempurna proses pemilihannya. Tiga daerah tersebut yaitu Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Muna, dan Kota Pematangsiantar.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pascacuti bersama dalam rangka lebaran Idul Fitri I437 Hijriyah, seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu RI melaksanakan apel pagi dan halal bihalal di halaman parkir gedung Bawaslu, Senin (11/7). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro sebagai Pembina apel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Innalilahi wa inailahi rojiun, berita duka datang bagi demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meninggal dunia pada Kamis (7/7) malam di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Kepergian beliau sangat mendadak dan belum dapat dipastikan apa penyebabnya.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menegaskan bahwa politik uang (money politik) bukan lagi tergolong suatu pelanggaran, melainkan suatu kejahatan pemilu. Menurutnya politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan Pilkada dari tahun ke tahun.
Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu – Revisi kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didalamnya telah memberi kewenangan lebih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan langkah yang tepat.
Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu – Revisi kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang didalamnya telah memberi kewenangan lebih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan langkah yang tepat.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilu - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengucurkan dana sebesar Rp27,7 Miliar kepada Pengawas Pemilu. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 di Gorontalo.
