Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap dugaan sejumlah pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil penelitian Bawaslu Hasil pertemuan terdapat 158 WNA yang terdaftar di DPT. Sebelumnya, hasil pertemuan KPU dan Bawaslu, Kemendagri menyampaikan terdapat 103 WNA yang terdaftar dalam DPT.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu, Abhan bersama Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung SUBDEN Mabes TNI Jl. Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Pada pertemuan tersebut dibahas kesiapan TNI dalam mengamankan Pemilu 2019 dan netralitas anggota TNI dalam Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan, uang kehormatan pengawas pemilu di setiap tingkatan harus dibayar tepat waktu. Pembayaran uang kehormatan diharapkan dapat menjadi semangat sekretariat setiap satuan kerja pengawas pemilu dalam mengelola keuangan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah mengatur secara teknis pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi, seperti lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah sakit dan lembaga pendidikan. Hal itu demi semakin menjamin hak pilih dalam Pemilu 2019.
Bali, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menyatakan, tokoh agama menjadi pilar penting dalam melawan politisasi SARA dan politik uang. Sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat, Afif berharap tokoh agama turut berperan aktif dalam pesta demokrasi ini, sehingga agama tidak dijadikan kendaraan politik untuk meraih sukses Pemilu 2019. Hal itu disampaikan dalam pertemuan persidangan GPIB 2019 sinonde tahunan, di Bali, Sabtu (2/3/2019).
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, menawarkan formulasi Sistem Pemilu Paralel atau Mixed Member Majoritharian (MMM) untuk menggantikan sistem proporsional yang selama ini digunakan dalam Pemilu di Indonesia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) Pemilu 2019 harus dilakukan secaran transparan.
Bawaslu RI perintahkan seluruh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Se-Indonesia yang akan merekrut pengawas Pemilu di TPS supaya dilakukan secara transparan dan terbuka, kata Abhan saat menghadiri Rapat Persiapan Pengawasan Kampanye Rapat Umum bersama Panwascam se-DKI Jakarta, Minggu (24/02/2019).
Gunungkidul, Badan Pengawas Pemilu – Sebanyak 18 desa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul melakukan Deklarasi Desa Anti Politik Uang. Tujuan deklarasi ini adalah sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam menolak segala bentuk praktek politik uang di dalam penyelenggaraan Pemilu, menciptakan suasana pemilu yang aman, damai, tertib dan sukses dengan tidak diwarnai praktek politik uang serta tonggak baru mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan perempuan mempunyai peran penting dalam menyukseskan Pemilu. Sebagai peserta, perempuan memiliki sumbangsih dalam tercapainya kuota 30% keterwakilan perempuan. Dan sebagai pemilih, perempuan menjadi penggerak sosial.
Menurut Dewi, perempuan juga bisa menjadi bagian penting yang menentukan kualitas keterpilihan calon perempuan yang bisa mewakili kepentingan perempuan yang nantinya berjuang untuk kepentingan perempuan yaitu keadilan dan kesetaraan.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menerangkan, tahapan kampanye rapat umum termasuk tahapan Pemilu yang berpotensi besar terjadinya pelanggaran pidana Pemilu.
"Di samping tahapan pendistribusian logistik serta pemungutan dan penghitungan suara yang juga krusial dan rentan terjadi pelanggaran," ujar Dewi dalam Workshop Gakkumdu pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu Gelombang V Tahun 2019, di Surabaya, Kamis (21/2/2019).
Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, politik uang merupakan racun dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk itu, Afif mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencegah dan memerangi politik uang dalam Pemilu 2019.
“Politik uang sudah dikategorikan sebagai kejahatan dalam Pemilu. Racun yang bisa menyebar kemana-mana. Mari kita cegah dan lawan bersama”, jelas Afif dalam Dialog Demokrasi dengan tema ‘Menguji Demokrasi Seribu Pulau’, di Lampung, Senin (18/02/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dana bantuan sosial (bansos) selalu menjadi topik yang menarik. Menurut Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu, Rahmat Bagja, potensi penyalahgunaan bantuan sosial dalam pemilu ada dalam tahapan kampanye, tahapan pra kampanye dan pasca kampanye. Di antara bentuk pelanggarannya adalah dengan mengadakan kegiatan pada kelompok masyarakat.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk pertama kalinya sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan menggunakan budaya lokal seni pewayangan. Kegiatan tersebut dilakukan Bawaslu Kota Cirebon.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tokoh Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pemilu serentak 2019 pada 17 April mendatang berkualitas.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, peran penting para tokoh agama salah satunya yaitu ikut mensosialisasikan terkait hak memilih kepada masyarakat agar tidak Golput, serta terkait bahaya politik uang.
