Berita

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mendorong delapan Bawaslu tingkat kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu segera merampungkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah daerah (penda). Pasalnya, sebentar lagi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 akan dimulai.

Dia mengungkapkan, penandatanganan NPHD merupakan langkah awal lembaga pengawas pemilu berperan mengawasi Pilkada Serentak 2020. Abhan menargetkan, perekrutan petugas Ad hoc Bawaslu dimulai pada Desember 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hadiri focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fraksi Nasdem, Bawaslu yang diwakili Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Fritz Edward Siregar sampaikan kemungkinan kendala yang akan dihadapi dalam Pilkada Serentak 2020. Kendala yang dimaksud terkait UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menghibahkan aset tanah dan gedung kepada Bawaslu Bengkulu. Penerimaan hibah ini ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (24/9/2019).

Abhan mengatakan, hibah ini merupakan kebahagiaan semua pihak khususnya, bagi Bawaslu Bengkulu. "Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Bengkulu atas pemberian hibah tanah dan bangunan. Ini sebetulnya sudah kami nantikan lama," ucapnya.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menekankan beratnya biaya Pilkada Serentak 2020 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 270 daerah. Gunawan melihat perlu ada pandangan yang luas terkait beban anggaran pilkada untuk selanjutnya dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar) Abdullah Dahlan mengatakan kehadiran Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu cara Bawaslu melawan pihak-pihak yang ingin merusak hasil pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Sekolah kader ini adalah antitesa dari pihak merusak hasil pemilu secara TSM," katanya dalam pelatihan Sekolah Kader Partisipatif Pemilu di Cianjur, Jawa Barat, Senin (23/09/2019) malam.

Cianjur, Badan Pengawas Pemiliha Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di Cianjur, Jawa Barat. Afif menegaskan, tujuan kegiatan itu agar Bawaslu semakin dekat dengan masyarakat. Pasalnya pengawas pemilu sejatinya satu kesatuan entitas dengan masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III gelombang IV tahun 2019 Bawaslu mengikuti latihan dasar (latsar) di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Kepala LAN RI Adi Suryanto mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan.

"Kita harapkan lembaga asal ASN bisa mendukung program pengembangan kompetensi ASN," ujarnya dalam sambutan acara Upacara Pembukaan Latsar di Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pengelolaan keuangan dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 harus transparan. Selain itu, dirinya mengkhawatirkan minimnya jumlah Bawaslu daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama pemerintah daerah (pemda).

Wakatobi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, salah satu kunci keberhasilan Bawaslu yakni komitmen yang dipegang teguh. Komitmen tersebut yakni menjalankan visi dan misi serta menjadikan petunjuk dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan berupa demokrasi yang baik.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta kerja sama antardivisi. Menurutnya, penyelesaian sengketa harus memperhatikan aturan dan pembaruan produk hukum.

Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada kini sedang proses 'judicial review' di Mahkamah Konstitusi, Bagja berharap divisi penyelesaian sengketa bisa menghadirkan keadilan pemilu maupun pilkada.

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja berharap pagelaran Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar dan aman. Untuk itu menurutnya, perlu menambah pengetahuan jajaran divisi penyelesaian sengketa lewat pembekalan dalam bimbingan teknis (bimtek). Termasuk pelatihan bersama dengan divisi penindakan dan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga lebih selaras.

Yogyakarta- Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi menggaungkan gerakan anti politik uang, Bawaslu menggandeng Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia. Menurut Ketua Bawaslu Abhan, pemberantasan korupsi sedianya dimulai dari menangkal politik uang dalam proses demokrasi, termasuk Pilkada Serentak 2020.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Baru menginjak usia sebelas tahun lebih, Bawaslu sudah melakukan terobosan luar biasa dalam proses demokrasi melalui pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemilu dan pilkada.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Mochammad Afifuddin mengaku bangga atas apa yang digoreskan lembaga Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sejauh ini. Menurut pandangannya, dengan usia lembaga Bawaslu yang masih muda (11 Tahun), tapi punya kinerja luar biasa.

Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menjelaskan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota harus mempunya keterampilan yang mumpuni untuk menjadi seorang mediator. Menurutnya, dalam melakukan mediasi perkara sengketa proses pemilu atau pilkada antara KPU dan peserta pemilu atau pilkada harus punya jiwa kepemimpinan.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, masalah daftar pemilih tetap (DPT) masih menyelimuti pilkada maupun pemilu. Hal itu menurutnya bisa terjadi akibat tidak maksimalnya petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).

"Catatan di pemilu 2019 agar tidak terulang. Sejak awal adalah perosalan DPT. Maka Pengawasan kita (Pengawas Pemilu) harus maksimal," ungkapnya pada Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (20/9/2019).