Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal membentuk posko aduan dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu apabila belum terdaftar menjadi pemilih pada Pilkada 2020. Coklit dilakukan KPU mulai tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2020.

Ketua Bawaslu Abhan menegaskan posko aduan sangat penting guna menjamin hak pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2020. Tahapan coklit menjadi salah satu tahapan yang krusial dan strategis bagi penyelenggaraan pilkada.

Jakarta, Election Supervisory Body - Coordinator of the Bawaslu Enforcement Division Ratna Dewi Pettalolo explained that until Tuesday, July 14, 2020, Bawaslu has examined 812 alleged violations in the 2020 Simultaneous Local Election.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memaparkan hingga Selasa 14 Juli 2020 Bawaslu telah memeriksa 812 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020. Rinciannya, 670 kasus dugaan pelanggaran hasil temuan jajaran Bawaslu dan 142 kasus bersumber dari laporan masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan pengawasan Gerakan Klik Serentak secara dalam jaringan (daring) yang diselenggarakan KPU pada 15 Juli 2020. Dari hasil pemetaan terkait kesiapan teknologi informasi, terdapat 541 kecamatan dari 3.935 kecamatan yang akan melaksanakan Pilkada 2020 masih mengalami kendala jaringan.

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan anggaran Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020 belum cair 100 persen. Padahal, dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah, NPHD seharusnya sudah cair 100 persen pada 9 Juli 2020.

Jakarta, Election Supervisory Body - In monitoring the factual verification (verfak) stage of support for individual candidates for the 2020 elections that take place from June 24 to July 12, 2020, Bawaslu finds support from the state civil apparatus (ASN) and election organizers. Coordinator of the Supervision and Socialization Division of Bawaslu M. Afifuddin revealed that there were tens of thousands of supporters that were declared ineligible (TMS).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam pengawasan tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan calon perseorangan Pilkada 2020 yang berlangsung 24 Juni hingga 12 Juli 2020, Bawaslu menemukan dukungan dari aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pilkada. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu M Afifuddin mengungkapkan ada puluhan ribu dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) melakukan kegiatan prapenandatangan dan finalisasi perubahan putusan bersama tentang Sentra Gakkumdu dalam Pilkada 2020. Kegiatan dilakukan di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020).

Tidore, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara melauncing program kegiatan Borero Fola Pilkada (pesan dari rumah pilkada) Rabu (08/07/2020). Ketua dan Anggota Bawaslu Abhan dan Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi atas program yang digagas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal memberikan saran dan perbaikan tatkala pelaksanaan Pilkada 2020 khususnya terkait penerapan protokol kesehatan covid-19. Apabila ditemukan tahapan pilkada tidak menerapkan protokol pencegahan penularan covid-19, menurutnya maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi berupa pelanggaran administrasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2020 sejauh ini mencapai 415 kasus. Dari angka tersebut, 366 kasus telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu dan KPU di daerah mengadakan rapat kerja (raker) dan membuat pokja (kelompok kerja). Hal ini agar hasil rekomendasi Bawaslu daerah dalam penanganan pelanggaran administrasi bisa segera dilaksanakan KPU sesuai tingkatannya pada Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam diskusi daring dengan tema Membedah Pemikiran Topo Santoso tentang Penanganan Pelanggaran dan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Selasa (7/7/2020), Anggota Bawaslu Rahmat Bagja merasa perlunya pembenahan regulasi hukum pemilu secara komperhensif. Utamanya menurut dia dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan ada enam titik rawan dalam tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2020. Pendaftaran calon kepala daerah ke KPU akan dilaksanakan pada 4-6 September 2020.

Jakarta, Election Supervisory Agency - Bawaslu member Ratna Dewi Pettalolo revealed there are six vulnerable points in the stage of nominating the Simultaneous Election of 2020. Registration of regional head candidates to the KPU will be held on 4-6 September 2020.