Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan Pendidikan Pengawas Partisipatif direnanakan dimulai 7 Juli 2025 di 13 daerah. Maka dari itu, dia meminta fasilitator pendidikan harus mempunyai kompetensi yang mumpuni.
Lolly menjelaskan fasilitator harus paham tujuan pendidikan pengawas partisipatif dan bisa menguasai forum. Fasilitator juga harus memastikan, tidak hanya substansi tetapi juga soal prosesnya.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu terus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan layanan informasi publik di daerah. Anggota Bawaslu Puadi berharap Bawaslu tetap menjadi lembaga yang responsif terhadap kebutuhan informasi publik, meski tidak adanya tahapan pemilu dan pemilihan.
“Lembaga ini harus tetap hidup melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kapasitas dan memperkuat layanan informasi publik,” ujar Puadi saat memimpin rapat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (18/6/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebaiknya tidak dilakukan di tahun yang sama. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, adanya tahapan yang berimpitan.
Bagja menjelaskan belum sepenuhnya Pemilu 2024 selesai, lalu tahapan pilkada serentak sudah dimulai. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan fokus penyelenggara dengan beban yang berat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Totok Hariyono menghadiri dan mendampingi jalannya sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (17/6/2025), sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga integritas pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui rapat daring. Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI La Bayoni menyebut SE tersebut sebagai pedoman Bawaslu dalam memastikan akurasi dan validitas data pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang persidangan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga daerah yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Pesawaran dan Kota Palopo. Anggota Bawaslu Totok Haryono berharap jajaran pengawas memberikan kinerja yang maksimal dalam persidangan di MK. Berdasarkan Registrasi MK, persidangan yang akan di mulai dari Hari Selasa tanggal 17 Juni 2025.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono berharap calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagian Hukum Bawaslu memahami isu-isu demokrasi. Sebab menurutnya, Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk memperkuat demokrasi.
“Karena itu, tidak boleh ada ASN Bawaslu yang tidak paham soal isu-isu demokrasi. Bangun tidur itu yang diomongkan soal demokrasi, penguatan demokrasi, dan memfasilitasi penguatan dari isu-isu demokrasi,” tegasnya saat menyambut CPNS Bagian Hukum di Gedung Bawaslu pada Senin (16/6/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady, secara resmi melantik 146 pejabat di lingkungan Bawaslu, Jumat (13/6/2025). Dalam arahannya, Ichsan menekankan pentingnya menjaga integritas dan soliditas dalam menjalankan tugas di posisi yang baru.
“Jabatan adalah amanah. Karena itu, saya minta kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, menjaga soliditas tim, serta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawab yang baru,” tegas Ichsan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke-13 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap DKPP dapat konsisten menjaga integritas penyelenggara pemilu. Sebab, dia menjelaskan etika adalah hal yang penting untuk membangun kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.
Hulu Sungai Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tekankan pengawasan partisipatif sebagai elemen penting dalam demokrasi. Sebab menurutnya, dengan pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta 1.880 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu untuk segera melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing.
”CPNS baru harus bisa segera melakukan adaptasi dan menyesuaikan ritme kerja di Bawaslu. Sebab ada perbedaan ritme kerja di Bawaslu dengan yang lain,” ucapnya saat memberi arahan kepada CPNS Bawaslu di Jakarta, Senin, (2/6/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady memberikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang berisi pesan penting tentang penguatan komitmen kebangsaan di era globalisasi dan digitalisasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut politik uang selalu menjadi masalah serius dalam gelaran pemilu dan pemilihan, termasuk dalam gelaran Pemilihan 2024. Meski demikian, masalah daftar pemilih dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) cenderung menurun pada pesta demokrasi terakhir.
Herwyn menjelaskan kasus politik uang di Pemilihan Bupati Barito Utara yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bukti konkret politik uang merupakan masalah serius.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan bahwa program Learning Management System (LMS) sebagai sarana pembelajaran daring yang terstruktur, fleksibel, dan inklusif. Dia juga mengatakan program ini adalah terobosan untuk menjawab tantangan dinamika pengawasan pemilu yang semakin kompleks.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap peluncuruan program Learning Management System (LMS) dapat memperatakan pengetahuan antardivisi di Bawaslu daerah. Ditegaskannya, LMS harus menjadi tulang punggung dalam pengembangan dan pembelajaran terhadap materi yang berkaitan dengan kepemiluan, penegakan hukum pemilu, dan sistem pemilu.
