Gelar Diskusi Mingguan, Bawaslu Sulbar Soroti Teknis Pengawasan APK Dalam Kampanye
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

MAMUJU, BAWASLU SULBAR – Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar diskusi mingguan. Kali ini, diskusi mengusung tema “Peraturan dan Dinamika Teknis Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”.

Dalam diskusi tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Sulbar Fitrinela Patonangi menilai, APK menjadi bagian dari tugas besar yang dilakukan oleh Bawaslu karena bukan hanya dalam hal pengawasan yang dilakukan melainkan bagaimana menerjemahkan kententuan teknis serta hal-hal lain yang pada dasarnya tidak diatur dalam perundang-undangan Pemilu.

Buka SKPP Morotai, Bagja Pinta Pemuda Tidak Anti Politik
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Morotai, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta pemuda tidak anti terhadap politik. Hal itu dikatakannya saat membuka SKPP di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, Rabu (6/10/2021).

"Dewasa ini generasi muda anti terhadap politik, generasi millenial mulai menjahui hal yang berbau politik. Inilah yang dikuatirkan dimana proses pemilu diangap sebagai proses yang biasa dam politik uang dianggap hal yang biasa,”ujarnya.

Partisipasi Penyandang Disabilitas Terus Naik, Abhan Harap Pemilu 2024 Kian Ramah
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mendorong semua pihak untuk berkontribusi menciptakan Pemilu Serentak 2024 yang ramah terhadap pemilih disabilitas. Negara menurutnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.

Buka SKPP di Ternate, Dewi: Bawaslu Butuh Dukungan Pemuda
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan Bawaslu sangat membutuhkan dukungan kaum pemuda yang memiliki idealisme, yang berkualitas untuk membantu dan menjaga kedaulatan pengawasan pemilu di Indonesia. Hal itu diucapkannya saat membuka SKPP tingkat dasar di Ternate, Senin (4/10/2021).

“Penyelenggara pemilu dan pilkada yang jujur, adil dan berkualitas ditentukan oleh salah satunya kaum muda yang terdiri dari mahasiswa, pemuda dan organisasi kemahasiswaan,” ujar Dewi.

Bagja Optimis SKPP Lahirkan 10 Ribu Calon Pengawas
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja optimis Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah berlangsung tahun ini akan melahirkan 10 ribu calon pengawas partisipatif. Hal itu dikatakan Bagja saat membuka SKPP Tangerang Raya di Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin, (4/10/2021).

"SKPP tahun ini tersebar di seratus titik seluruh Indonesia. Minat masyarakat cukup tinggi," ungkapnya.

Upacara Saka Adyasta Pemilu, Fritz: Pramuka Tempat Belajar Kepemimpinan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Fritz Edwar Siregar menjadi pembina upacara Saka Adhyasta Pemilu yang bertempat di Pantai Bolihutuo, Kabupaten Boalemo, Senin (4/10/2021). Fritz menceritakan pramuka merupakan tempat dia belajar kepemimpinan dan saling menghargai perbedaan.

“Saya belajar kepemimpinan, belajar saling menghargai perbedaan dan itu semua saya dapatkan dari pramuka," kata Fritz.

Istilah Saka dalam kepramukaan menurut Fritz yaitu wadah pendidikan yang dirancang untuk melatih anggota pramuka dalam menemukan sebuah keahlian.

Buka SKPP di Boalemo, Fritz Minta Kader Beri Edukasi Pemilu ke Masyarakat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kader Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di Gorontalo memberikan edukasi pemilu di masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat membuka SKPP di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin (4/10/2021).

"Para kader SKPP yang ada di Provinsi Gorontalo dapat memberikan edukasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan dapat dimulai dari keluarga, sahabat dengan saling memberikan ide untuk sama-sama berjuang menjaga demokrasi di Indonesia," ajak Fritz.

Apresiasi Sekolah Literasi Bawaslu DKI, Abhan: Menulis Kerja untuk Keabadian
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi program sekolah literasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya menulis merupakan kerja-kerja menuju keabadian.

"Saya kira banyak hal yang kita kerjakan dapat menjadi sebuah buku dan menulis adalah kerja unutk keabadian. Maka itu membutuhkan skil dan pengetahuan untuk menuangkan apa yang telah kita lakukan," katanya saat menjadi 'keynote speaker' dalam pembukaan Sekolah Literasi Digital, Senin (4/10/2021).

Buka SKPP di Toraja Utara, Abhan Yakinkan Minat Masyarakat Makin Tinggi
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan membuka secara resmi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 zona wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang digelar di Toraja Utara, Jumat (1/10/2021). Dia meyakinkan, minat masyarakat dalam mengikuti SKPP semakin tinggi sejak tahun 2018 sehingga diharapkan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan (pilkada) pun kian besar.

Talkshow di Banjarnegara, Fritz Jelaskan Peran Anak Muda Mengawal Demokrasi Era Digital
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Banjarnegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan anak muda memiliki andil yang besar dalam mengawal demokrasi di era digital. Hal tersebut diutarakannya saat gelar wicara (talk show) di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara bersama PWI Banjarnegara, Jumat (1/10/2021).

"Misalnya saja mereka bisa membuat konten-konten kreatif yang mencerahkan dan memberikan informasi-informasi yang baik," ujarnya.

Buka SKPP Gorontalo, Dewi: Pemilu Berkualitas yaitu yang Diawasi Rakyat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan pemilu tanpa partisipasi masyarakat tidak akan mencapai kualitasnya, sebab pemilu itu adalah pengawasan oleh rakyat. Hal itu disampaikannya saat membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) tingkat dasar tahun 2021 di Gorontalo, Jumat (01/10/2021).

Tantangan Penindakan Politik SARA, Dewi Tegaskan UU Pemilihan Hanya Jangkau Masa Kampanye
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan tantangan pemilu dan pilkada ke depan tidak hanya politik uang, melainkan mewujudkan pemilu atau pilkada tanpa politik SARA. Hal itu diungkapkannya saat diskusi Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan bersama Bawaslu Gorontalo, Kamis (30/9/2021).

"Dalam undang-undang tentang pemilihan hanya dapat menjangkau praktik politisasi SARA dan ujaran kebencian pada saat masa kampanye saja," katanya saat menyambangi Bawaslu Gorontalo.

Susun Integrasi Datin, Fritz: Percepat Visi Bawaslu sebagai Lembaga  Pengawas Terpercaya
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menerangkan, Bawaslu sedang menyusun kebijakan yang mengatur tentang perencanaan sekaligus pengaturan integrasi data dan informasi (datin).

“Integrasi data ditujukan untuk mempercepat tercapainya visi Bawaslu sebagai lembaga pengawas terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas,” katanya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tata Kelola Data dan Informasi via daring yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, (30/9/2021).

Fritz Yakin Pemanfaatan Teknologi Dapat Membuat Pemilu Lebih Baik
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan perlunya berbagai perbaikan dalam adaptasi penggunaan teknologi informasi. Sejauh ini menurutnya telah ada evolusi proses pemilu, sehingga kemudian diperlukan penempatan aturan berkesinambungan dalam memanfaatkan teknologi agar lebih maksimal.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, sarjana hukum dari Universitas Indonesia ini yakin adanya efektifitas dan efisiensi. Dia mencontohkan seperti pembatasan kampanye melalui media massa atau media sosial yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tolak Permohonan Sengketa Pemilihan, MK Sahkan Putusan KPU Nabire
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umun- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan para pemohon sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nabire dalam sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum dan menyatakan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum.