Bawa Visi Keseteraan Gender, Modal Lolly Suhenty dalam FPT di DPR
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Calon Anggota Bawaslu periode 2022-2027, Lolly Suhenty yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi II DPR RI yakni Lohy Suhenty, membawa visi kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, dirinya menekankan pentingnya pengelolaan informasi sebagai edukasi kepada masyarakat sekaligus cara dalam menciptakan hubungan baik dengan sesame penyelenggara pemilu maupun isntansi lain. 

Jalani FPT Calon Anggota Bawaslu, Fritz Ingin Kapasitas Staf Bawaslu Ditingkatkan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Calon Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan kapasitas staf Bawaslu seluruh Indonesia harus ditingkatkan. Hal tersebut dikatakannya di depan Pimpinan Komisi II DPR, saat uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota Bawaslu periode 2022-2027 di Gedung DPR, Rabu, (16/2/2021).

"Ke depan Bawaslu harus meningkatkan kapasitas staf. Bisa membuat modul yang khusus digunakan untuk staf. Selama ini Bawaslu sering melakukan bimtek untuk komisioner," ungkapnya.

Kelembagaan Pengawas Pemilu Ramah Lingkungan, Jadi Visi Calon Anggota Bawaslu Herwyn Jefler
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Calon Anggota Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda dalam pemaparan visi dan misinya menyebutkan akan mengembangkan kelembagaan pengawasan pemilu yang ramah lingkungan.

"Visi saya sebagai anggota Bawaslu nanti adalah bagaimana pengawasan pemilu yang profesional, partisipatif, berintegritas, berkeadilan dan ramah lingkungan," kata Herwyn dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Calon Anggota Bawaslu Andi Tenri Tawarkan Upaya Pengawasan Preventif dan Penanganan Progresif
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Calon Anggota Bawaslu periode 2022-2027 Andi Tenri Sompa menawarkan pengurangan sengketa pemilu. Menurutnya Bawaslu perlu memperkuat pengembangan pengawasan pemilu dengan upaya penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa proses secara progresif, cepat, dan sederhana.

Akademisi UI Aditya Perdana Tawarkan Tiga Program Kerja Untuk Bawaslu
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Calon anggota Bawaslu Aditya Perdana menyampaikan visi dan misi dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar oleh komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa malam
(15/2/2022).

Dalam pemaparannya Aditya memberikan tiga tawaran program jika dia nantinya terpilih. Pertama, program berkelanjutan seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) penguatan pelatihan (bimtek) pengawas pemilu, dan lain sebagainya.

Lantik 28 Pejabat Fungsional, Sekjen Harap Birokrasi Bawaslu Semakin Energik
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 28 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bawaslu menjadi pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu RI secara hybrid, Selasa (15/2/2022).

"Selamat buat saudara-saudara sekalian, jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan," ujarnya saat melantik pejabat fungsional Bawaslu.

Gunawan yakin dengan dilantiknya 28 staf menjadi pejabat fungsional semakin membuat birokrasi di Bawaslu energik.

Rakornas Puslitbangdiklat Bawaslu, Afif Minta Petakan Kebijakan Strategis Pengawasan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Bintaro, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Menyongsong Pemilu Serentak 2024, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu untuk memetakan kebijakan strategis pengawasan pemilu. Hal itu disampaikan Afif saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Standar Tata Laksana Pengembangan Pengawasan dan Kebijakan Strategis Tahapan Pemilu, di Bintaro, Banten, Senin (14/2/2022).

"Kurangnya apa, lebihnya apa, itu harus bisa kita (Puslitbangdiklat) rumuskan," kata Afif.

Tingkatkan Tata Kelola Kehumasan dengan Pusat, Bawaslu Sumbar Harap Tingkatkan Partispasi Publik
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna memaksimalkan peran kelembagaan menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berupaya meningkatkan tata kelola kehumasan dengan berkomunikasi dengan jajaran Bawaslu RI (pusat). Anggota Bawaslu Sumbar Nurhaida Yetti mengatakan informasi pemilu agar meningkatkan pelibatan publik dalam mengawasi pemilu.

Bawaslu Terima Audiensi Pimnas PKN, Konsultasi terkait Kepemiluan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima aduisensi Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (Pimnas PKN) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (14/2/2022). Audiensi tersebut mempunyai dua agenda, pertama bermaksud memperkenalkan PKN berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham nomor M.HH-4. AH. 11. 01 dan kedua, konsultasi terkait kepemiluan. 
 
Selaku Presiden GNEJ, Bawaslu Paparkan Rencana Dua Agenda Kepemiluan Internasional di Bali
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai President Asia Global Network on Electoral Justice (GNEJ), Ketua Bawaslu Abhan memaparkan rencana dua kegiatan akbar kepemiluan internasional. Dalam hal ini, Bali dipilih sebagai tempat pelaksanaan dengan dua tema berkaitan
peradilan pemilu dan investigas pemilu.

Abhan menyatakan dua acara di Bali tersebut yakni Scientific Committee Meeting dan GNEJ Awards Ceremony yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret-April 2022 dan Oktober 2022.

Empat Kali Raih Gelar Badan Publik Informatif, KIP Harap Bawaslu RI Tularkan hingga Daerah
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Agus Widyanto Nugroho berharap Bawaslu RI dapat menularkan gelar badan publik informatif yang didapatkan kepada Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota. Hal itu disampaikannya dalam Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kamis (10/2/2021). 

Diskusi dengan Partai Gelora, Bagja Ajak Parpol Turut Cerdaskan Pemilih
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak partai politik (parpol) untuk melakukan beberapa langkah untuk turut  mencerdaskan para pemilih. Menurutnya, Pemilu 2024 diyakini sebagai pemilu penentuan apakah demokrasi berjalan atau tidak sesuai harapan bersama.

Hadiri Rakor Wantannas, Abhan Jelaskan Dimensi Hukum Politik Uang
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan memberikan penjelasan terkait dimensi hukum terkait politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dimensi hukum tersebut diantaranya, tiga fase politik uang beserta unsurnya dan subjek juga sanksi hukum yang ada.

Hal itu disampaikan Abhan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Demokrasi Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam rangka Keamanan Nasional, yang diadakan Dewan Ketahanan Nasional, melalui daring Rabu (9/2/2022).

Hadiri Rakornas Dukcapil 2022, Afif Harap Permasalahan DPT tidak Terjadi lagi di Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin berharap permasalahan daftar pemilih yang kerap terjadi saat pemilu dan pemilihan tidak terjadi lagi pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Hal tersebut Afif katakan saat menghadiri Rakornas Dukcapil tahun 2022 secara daring, Rabu (9/2/2022).

Bagja Ungkap Potensi Sengketa Proses Pemilu 2024
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan potensi sengketa proses yang bakal terjadi pada Pemilu 2024. Potensi sengketa proses tersebut yaitu pada verifikasi partai politik dan calon peserta pemilu 2024.