Bawaslu Sambut Baik Program KKN Tata Kelola Pemilu UIN Sunan Ampel Surabaya
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu sambut baik program KKN Tata Kelola Pemilu Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Kedatangan rombongan UIN Sunan Ampel tersebut disambut oleh anggota Bawaslu Lolly Suhenty dan Totok Hariyono. 
 
Pimpin Apel Pagi, Totok Minta Jajaran Bawaslu Refleksikan Bulan Pancasila
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memimpin apel pagi Bawaslu yang dihadiri jajaran pejabat hingga staf pengawas pemilu. Dalam amanatnya, dia meminta untuk merefleksikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
 
"Di bulan Pancasila ini, mari kita saling mengingatkan dan memancarkan kebaikan untuk Bawaslu yang lebih baik," cetusnya dalam apel di halaman Gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin Jakarta, Senin (6/6/2022).
 
Perkuat Soliditas Bawaslu Kabupaten Bandung, Puadi Cek Kesiapan Pengawasan Pemilu 2024
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengecek kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, dia melakukan pengecekan kesiapan para pengawas pemilu hingga tingkat kabupaten, kali ini bertempat di Bawaslu Kabupaten Bandung.

Dalam agenda supervisi dan monitoring ini, Puadi turut memperkuat soliditas jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung. Baginya, momen ini penting dilakukan guna mengetahui kondisi SDM dan sarana prasarana dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

Puadi Minta Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dibuat Satu Pintu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta penerimaan laporan pelanggaran pemilu didesain menjadi satu pintu. Di mana semua jenis dugaan pelanggaran pemilu menggunakan cara yang sama.

Puadi menyebutkan, saat ini terdapat tiga mekanisme penerimaan laporan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019.

Hadiri Evaluasi Pengawasan Daftar Pemilih, Lolly: Bawaslu Terus Lakukan Pengawasan Ketat
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu terus melakukan pengawasan ketat terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) salah satunya melalui uji petik. Hal tersebut dikatakannya saat Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Bawaslu Bali, Kamis (2/6/2022).

Diskusi Netralitas ASN dengan Ombudsman dan KASN, Puadi Buka Data Pelanggaran dan Faktor Penyebab
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi memaparkan data pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019 lalu. Total temuan pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019, kata Puadi terdapat 914 temuan. Dia pun menyebutkan tiga faktor penyebab maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (pemilihan).  

Tingkatkan Kapabilitas Pengadaan Barang Jasa, Bawaslu dan LKPP Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menandatangani perjanjian kerja sama mengenai peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) serta pembentukan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tanda tangan perjanjian kerja sama dibubuhkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Sekretaris Utama LKPP Robin Asad Suryo di Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/5/2022).

Saksikan Penandatangan MoU Ombudsman dan KASN, Bagja Minta Awasi Seleksi Bawaslu Provinsi
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyaksikan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understansing/MoU) antara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ombudsman RI dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus manajemen ASN berbasis sistem merit. Dalam kesempatan itu, Bagja meminta kedua lembaga tersebut tidak hanya mengawasi soal netralitas ASN., namun pula ikut mengawasi seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi yang sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya.

Perkuat Persepektif Pengawasan Partisipatif, Lolly: Bawaslu Gandeng Kementerian dan Lembaga Negara
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan dalam mempersiapkan pemilu berintegritas, Bawaslu terus menguatkan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menggandeng kementerian dan lembaga Negara lainnya. Dia menambahkan, jajaran pengawas pemilu saat ini, banyak melakukan pembenahan internal demi memperbaiki kualitas kinerja sehingga semakin dipercaya publik.

Herwyn Harap Puslitbangdiklat Bawaslu Jadi Think Tank Lembaga dalam Rumuskan Kebijakan
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu menjadi think tank yang akan merumuskan kebijakan Bawaslu secara keseluruhan. Kebijakan tersebut, harap Herwyn dapat menjadi dasar bagi pimpinan Bawaslu dalam menyusun rencana kerja strategis (renstra) yang dapat dilaporkan kepada masyarakat.

Sosialisasikan e-PPID, Puadi: Bawaslu Terus Kembangkan Aplikasi Termutakhir dan Mudah Digunakan
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Puadi menyampaikan Bawaslu harus terus mengembangkan aplikasi digitalnya lebih canggih dan mudah digunakan. Hal ini dikatakannya saat menyosialisasikan elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) Bawaslu RI.

Menurutnya, orang Indonesia sudah tidak asing lagi dengan gawai, sehingga dia ingin pelayanan Bawaslu bisa semakin dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui aplikasi e-PPID yang bisa diunggah lewat gawai.

Sosialisasikan SIPS versi 3.0 di Bali, Totok: Komitmen Bawaslu dalam Beri Kenyamanan dan Kemudahan
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyatakan Bawaslu terus berkomitmen dalam meningkatkan kepercayaan publik. Salah satunya, kata dia, dengan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0.

Melalui SIPS versi 3.0 ini, kata Totok, masyarakat dan partai politik akan lebih mudah dalam melihat dan memantau sejauh mana permohonan sengketa yang diajukan telah ditangani.

Bawaslu Akan Sediakan Sekretariat Timsel Perekrutan Anggota Bawaslu Provinsi
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Herwyn J.H. Malonda berharap proses perekrutan anggota Bawaslu provinsi akan transparan, berintegritas, dan efektif. Untuk itu, katanya tim seleksi (timsel) di 25 provinsi akan disediakan kesekretariatan yang terpisah dari sekretariat Bawaslu provinsi.

Selain itu, dia menyatakan akan ada rencana penyediaan tenaga staf Bawaslu yang diperbantukan untuk sekretariat timsel. Di mana, lanjutnya, staf Bawaslu perbantuan tersebut akan dipisahkan sementara dengan kerja di Bawaslu.

Bagja Harap Pemda Jambi Bantu Pengawasan Pemilu dengan Kerja Sama Bawaslu Daerah
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengharapkan pemerintah daerah (pemda) dapat membantu pengawasan pemilu dengan bekerja sama Bawaslu daerah. Hal tersebut dia ungkapkan saat pertemuan dengan Gubernur Jambi, Al Haris, Minggu (29/5/2022) di Rumah Dinas Gubernur Jambi. 
 
Bahas Perekrutan Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Akan Fasilitasi Timsel secara Detail
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi dapat memfasilitasi pembekalan hingga kebutuhan tim seleksi (timsel) anggota Bawaslu provinsi secara detail. Menurutnya, transparansi proses perekrutan yang akan berlangsung di 25 provinsi harus memerhatikan ketentuan aturan yang berlaku.