Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi mengatakan data penanganan pelanggaran Pemilu 2024 dapat menjadi fondasi untuk memetakan risiko, sekaligus memperkuat strategi pengawasan Pemilu 2029.
Kabupaten Bandung — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan pentingnya membangun kedekatan antara pemilih dan proses demokrasi menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, masyarakat perlu memahami perannya sebagai pemilih sejak tahapan pemilu mulai dipersiapkan.
Bagja menilai pengawasan partisipatif dapat menjadi ruang untuk mendekatkan masyarakat dengan proses demokrasi. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami proses dan ikut mengawalnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi ingin Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi laboratorium demokrasi.
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu, Totok Hariyono, mendorong Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan pendidikan politik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tidak hanya itu juga, dia juga meminta Bawaslu Provinisi Bengkulu untuk menyebarkan informasi mengenai hak-hak politik masyarakat.
Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, mengingatkan masyarakat demokrasi tidak berhenti setelah pemilih menentukan pilihannya di bilik suara. Dia menyampaikan masyarakat tetap memiliki peran untuk mengawal jalannya demokrasi dan memastikan wakil yang telah dipilih menjalankan mandatnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong integrasi penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan instansi yang memiliki kewenangan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Penguatan tata kelola tersebut perlu dibarengi peningkatan kompetensi SDM pengawas agar pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN berjalan profesional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan pentingnya kecermatan dan kehati-hatian seluruh jajaran dalam menyisir isu data pemilih. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu dimensi baru yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya memetakan potensi kerawanan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Langkah strategis ini dilakukan guna mencegah munculnya data pemilih bermasalah atau 'ghaib' sejak dini menjelang tahapan pemilu mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mendorong masyarakat untuk aktif menjaga demokrasi, terutama pada masa nontahapan pemilu. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung di lingkungan masing-masing.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu tengah merumuskan standar kompetensi bagi seluruh jajaran pengawas pemilu, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Penyusunan standar tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat kelembagaan pengawasan dalam menghadapi dinamika pemilu dan pemilihan.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pembedaan kompetensi diperlukan agar setiap jajaran memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menandatangani nota kesepahaman dengan Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) untuk memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat menjelang tahapan Pemilu 2029.
“Sebagai sesama aktivis, kita bisa berkolaborasi di berbagai lini pengawasan. Semakin banyak partisipasi dan kritik masyarakat, kualitas demokrasi akan semakin baik guna mencegah kemunduran demokrasi,” ungkap Bagja dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu dan Pemuda LIRA di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan pengawasan di era digital membutuhkan transformasi sekaligus keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, membentuk opini, hingga berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi sehingga pengawasan Pemilu tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan komitmen Bawaslu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif guna menghormati dan melindungi hak perempuan serta kelompok rentan di seluruh tingkatan lembaga. Menurutnya, langkah ini terbukti melalui penerbitan berbagai regulasi internal serta kebijakan penanganan kekerasan di lingkungan pengawas pemilihan umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 38 Bawaslu Provinsi telah resmi menandatangani Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan penandatanganan ini bukan hanya formalitas, namun bentuk komitmen kerja nyata.
Herwyn mengatakan ini menjadi sejarah baru karena jajaran Bawaslu Provinsi terlibat untuk mewujudkan kinerja yang tinggi perwujudan akuntabilitasnya. Dia berharap kerja-kerja harus semakin tertata dan terarah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengusulkan pengembangan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dinamis sebagai pelengkap IKP yang selama ini menjadi dasar pemetaan kerawanan pemilu. Ia menilai pendekatan tersebut diperlukan agar Bawaslu mampu membaca perubahan risiko secara lebih cepat seiring dinamika tahapan pemilu dan pemilihan.
