Lampung, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Lampung melakukan Supervisi dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Selasa (15/7).
Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan karena terdapat dua orang pemilih mencoblos dua kali. Dengan alasan mewakili dikarenakan orang yang diwakilkan tersebut sakit.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komnas HAM datang ke Bawaslu RI dalam rangka kordinasi antar lembaga terkait Pemilu Presiden 2014, di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7). Komnas HAM menilai pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan di pilpres sudah lebih baik dibanding pileg lalu. Meski begitu masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Pemilih rentan yang dimaksud adalah Pemilih disabilitas, pemilih di rumah tahanan, dan pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Jakarta, Rabu (16/7). Mahkamah Konstitusi akan menerima gugatan PHPU Pilpres 2014 setelah hasil rekapitulasi tingkat nasional yang akan di selenggarakan oleh KPU pada tanggal 22 Juli mendatang.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi di 5 Perwakilan RI dan Evaluasi Pemantauan Pengawasan Luar Negeri di 29 Perwakilan RI dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Selasa (15/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komnas HAM dan Bawaslu berencana terjun bersama dalam pengawasan langsung daerah-daerah yang menjadi titik rawan terhadap manipulasi hak-hak pilih warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Selain itu, 6 kantor perwakilan Komnas HAM yang akan menjadi posko pengaduan sebagai wadah untuk menampung kekecewaan dan pelanggaran soal hak pilih.
Jakarta, Awaslupadu.com. – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (19/7). Gunawan berharap pejabat, pejabat tersebut siap bekerja keras untuk mendukung upaya pengawasan Pemilu yang maksimal.
Selain itu, Gunawan bersyukur karena pelantikan tersebut juga merupakan momen penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009, saat gugatan Judicial Review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945. Pada saat itu, MK menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.
Jakarta, Awaslupadu.com.– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan Rapat Kerja (Raker) Penyusunan draft Perbawaslu tentang Pedoman Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan penyesuaian draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye di Jakarta, Senin (22/07).
Jakarta, Awaslupadu.com. KBRN, Sampang : Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Rabu (24/7) menggelar launching MoU Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di salah satu rumah makan di Kecamatan Camplong.
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Akhmad Ripto, Kapolres AKBP Imran Edwin Siregar dan Kepala Kejaksaan Negeri Danang Purwoko.
Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Pembahasan Kompilasi Analisis Resiko Bawaslu RI di Ruang Sidang Bawaslu Gedung Sarinah Lt 12, Jakarta Selasa (16/7). Rapat ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap daftar analisis resiko kegiatan Bawaslu yang menjadi prioritas dan telah disusun oleh masing-masing bagian di Bawaslu, yaitu Bagian Umum, Perencanaan dan Anggaran, Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Tatalaksana Pengawasan Pemilu.
Jakarta, Awaslupadu.com. - Sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kementerian dan Lembaga (K/L) pemerintah pada tahun 2014 mendatang, diwajibkan membuat dan menerapkan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di instansinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Bagi K/L yang tidak melaporkan aksi PPK dipastikan mendapatkan rapor merah kinerja K/L.
Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas, Dr. Diani Sadia Wati SH, LLM, Rabu (17/7), mengatakan, pemerintah melalui Bappenas dibantu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) hingga tahun 2025 akan memantau terus pencegahan dan pemberantasan korupsi di setiap K/L melalui sistem pelaporan yang dirancang untuk itu.
Jakarta, Awaslupadu.com. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu serta Launching Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam rangka Gerakan 1 (Satu) Juta Relawan Pengawas Pemilu di Jambi, Kamis (14/11).
Kegiatan kerja sama Pengawasan Pemilu antara Organisasi Masyarakat (Ormas) Sipil dan Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi tersebut, sebagai peningkatkan pengawasan partisipatif dengan Gerakan 1 (satu) Juta Relawan Pengawas Pemilu di Provinsi Jambi, sebagai bentuk kerja sama antar lembaga serta kesiapan pranata kelembagaan Pengawas Pemilu tahun 2014.
Jakarta, Awaslupadu.com. – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan Bawaslu, sebaiknya aparatus Pengawas Pemilu yang bermasalah diverifikasi terlebih dahulu sebelum disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini untuk memudahkan, jika ada aparatus Pengawas Pemilu yang ternyata sudah tidak memenuhi syarat.
“Sebelum pasukan kami dipecat kami ingin tahu dulu kesalahannya. Jika ada pengawas Pemilu yang salah maka akan dipercepat sidangnya. Namun jika hanya fitnah, maka semata ada hak kami untuk membela aparatus kami,” ujar Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Stakeholder Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, di Jakarta, Senin (22/7)
Jakarta, Awaslupadu.com. – Pasca perubahan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) pertama Bawaslu, Gunawan Suswantoro melantik Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi di Jakarta, Jumat (5/7).
Surabaya, Awaslupadu.com. - Badan Pengawas Pemilu Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders Pengawasan Pemilu dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2013 Kada Provinsi Jawa Timur, Senin (29/7). Tujuan diselenggarakannya Rakor Stakeholder dan pelatihan media massa dan ormas ini adalah untuk melakukan koordinasi pengawasan antar pemangku kepentingan Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur dan Pemilu legislatif 2014.
Jakarta, Awaslupadu.com. - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mewajibkan calon anggota legislatif (caleg) melaporkan dana kampanye. Bahkan, Bawaslu menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi penggunaan dana kampanye oleh caleg.
"Jadi, (penggunaan dana kampanye caleg) ini bisa jadi celah (penyelewengan). Kami kerjasama dengan PPATK untuk melihat aliran dana caleg-caleg ini," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak di Jakarta, Rabu (7/8/2013).
