Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR mengkhawatirkan pemotongan anggaran di lembaga penyelenggaraan pemilu akan mengganggu pelaksanaan Pilkada Tahun 2017. Komisi yang membawahi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu itu mendorong agar anggaran pengawasan pemilu tidak dipangkas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemungutan suara ulang (PSU) jilid II di dua TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna, Bawaslu RI, KPU RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertemu dalam sebuah Rapat Kerja Terbatas terkait persiapan PSU tersebut di Ruang Rapat Lantai IV Gedung Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilu - Revisi Undang-Undang Pilkada telah disahkan lewat paripurna DPR pada Kamis (2/6) malam. Beberapa poin revisi mengakomodasi advokasi Bawaslu terhadap penguatan kewenangan Bawaslu. Dalam waktu dekat, Bawaslu akan segera melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait hal tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Bawaslu resmi dibuka sejak Jumat (3/6) di Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin Nomor 14 Jakarta. Balkesmas yang sebelumnya berupa klinik kesehatan ini diperuntukkan bagi kalangan internal Bawaslu yang mengalami masalah dalam kesehatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Salah satu wujud dari reformasi birokrasi yakni birokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen yang kuat, Bawaslu mencanangkan zona integritas yang ditandai dengan penandatangan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan Bawaslu RI, Jumat (3/6), di lapangan Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu masih akan menghadapi permasalahan yang sama pada Pilkada Tahun 2017 mendatang yakni, Panwas yang masih bersifat ad hoc. Secara integritas, Panwas yang bersifat ad hoc akan sangat mudah dipengaruhi oleh peserta Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi SDM Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu perlu dilakukan secara optimal. Melalui kegiatan pembinaan SDM, diharapkan dapat menyadarkan kembali bahwa visi misi besar Bawaslu hanya dapat terwujud dengan mengubah paradigma, perilaku, dan budaya kerja yang berorientasi, intelektual, rasio dan terukur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama yang dilaksanakan di 2015 silam menjadi acuan untuk pelaksanaan Pilkada di 2017 mendatang. Berbagai hal perlu dievaluasi guna memperbaiki pelaksanaan pesta demokrasi ke depan agar lebih baik. Berdasarkan evaluasi Bawaslu, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Pilkada 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Auditorat Keuangan Negara I (AKN I) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesian (BPK RI) yang membawahi pemeriksaan 19 Kementerian/Lembaga telah selesai melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Sehubungan dengan hal itu, BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKKL Tahun 2015 kepada Bawaslu dan 18 Kementerian/Lembaga lainnya di Pusdiklat BPK RI, Kalibata, Kamis (2/06).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pengawas pemilu diibaratkan seperti seorang wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola. Wasit harus menguasai aturan pertandingan, dan tidak boleh keliru ketika harus memberikan peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah melakukan dan melaksanakan brainstorming Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), perumusan IKP, dan uji aspek IKP, bagian ATP Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI kembali menggelar Rapat Finalisasi Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu sebagai persiapan menjelang pilkada serantak jilid II yang akan diselenggarakan pada Februari 2017 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Gelombang Kedua yang dijadwalkan pada Bulan Februari Tahun 2017, Bawaslu RI menyusun Standar Operating Procedure (SOP), Petunjuk Teknis (Juknis) dan Modul Penyelesaian Sengketa Pilkada. Penyusunan SOP, Juknis dan Modul ini dipandang perlu mengingat besarnya dukungan dari pemerintah dan DPR untuk menguatkan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Revisi UU Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Jum’at (27/5). Rombongan wakil Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow yang berjumlah 6 orang tersebut diterima oleh Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga, Jhonly Pedro Merentek, dan Kepala Bagian Perencanaan, Triyono.
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad sesuai Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0134–0157/K.Bawaslu/HK.01.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, melantik lima Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan 115 Panwaslih untuk 23 Kabupaten/Kota se-Aceh yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 15 Februari 2017 mendatang. Pelantikan dilangsungkan di Pendopo Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (24/5) siang.
