Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menuturkan, keberadaan Bawaslu sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun dia meyakini, program yang dibuat Bawaslu bisa menyentuh masyarakat sehingga meningkatkan pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Proses penyusunan anggaran bukan hanya membicarakan angka yang diperlukan untuk kebutuhan program dan kegiatan selama satu tahun. Tetapi harus dilengkapi dengan kreativitas dalam menyusun anggaran. Begitu diungkapkan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam kegiatan Rapat Penelitian dan Review Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2020 di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan ingin seluruh Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyusun anggaran untuk keperluan jajaran pengawas Ad hoc (sementara). Menurutnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membuat pelatihan khusus kepada para pengawas Ad hoc, sehingga bisa meningkatkan kapasitas kinerja.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat suksesnya Pemilu 2019 harus bisa menjadi tolak ukur pembelajaran bagi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Utamanya, menurut dia, soal anggaran yang ditetapkan untuk Bawaslu guna melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sebab, lanjut Bagja, ada banyak tugas Bawaslu dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil. Seperti pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran yang dibagi lagi ke penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan ajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal pengawasan partisipatif pemilu. Menurutnya, pengawasan diintensifkan kepada pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) berkelanjutan dan politik uang.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara yang diadakan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan unsur perguruan tinggi dan organisasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif di Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Maluku Utara (Malut) Muksin Amrin menyebut Kabupaten Kepulauan Taliabu merupakan kepulauan terakhir yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Kabupaten Kepulauan Taliabu merupakan daerah terakhir yang melakukan penandatanganan NPHD, sehingga 'clear' (selesai) seluruh daerah di Maluku Utara yang melakukan penandatanganan NPHD," katanya saat memberikan sambutan dalam Penandatanganan NPHD di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Pemantau Pemilu memiliki kewajiban melaporkan kegiatan pemantauan. Tim Asistensi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Ihsan mengungkapkan, lebih baik bila laporan pemantauan pemilu tersebut berbentuk buku.
"Kita apresiasi KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Sumatra Barat yang menerbitkan buku hasil pemantauan Pemilu 2019," katanya di Padang, Kamis (17/10/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan didampingi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar hadir sebagai pihak terkait dalam sidang permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak.
Dalam keterangannya, Abhan menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2019 diantaranya adanya pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, dari 548 temuan dan laporan tindak pidana pemilu yang sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, 380 putusan diantaranya ditetapkan berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh pengadilan, baik oleh pengadilan negeri (PN) atau pengadilan tinggi (PT).
Hal tersebut, kata Dewi, menunjukan kerja- kerja efektif di Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang gelaran Pilkada Serentak 2020, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ingatkan pentingnya peran panitia pengawas kecamatan (panwascam) dalam melakukan pengawasan. Maka dari itu, dia menegaskan pentingnya selektivitas dalam pemilihan panwascam.
Baca juga: Bagja Harap Pemerataan Anggaran Setiap Divisi Bawaslu Daerah
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap pemerataan anggaran untuk setiap divisi Bawaslu daerah demi menyongsong pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan untuk Pilkada Serentak 2020. Pemerataan yang dia maksud bukan soal kuantitas yang sama, namun teekait keseimbangan kebutuhan masing-masing divisi.
Baca juga: Fritz : Jajaran Pengawas Pemilu Harus Jaga Integritas Saat Pilkada 2020
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan jajaran Pengawas Pemilu agar bisa menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.
Pria batak ini melihat integritas dapat menjadi wujud jaminan dari keberhasilan dan kualitas, sehingga butuh terus dipertahankan. Integritas, lanjutnya, bukan hanya persoalan individu namun juga lembaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pencalonan Pilkada 2020. Aturan hukum ini diharapkan bisa dikonsultasikan ke DPR bersamaan dengan konsultasi Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI yang akan datang.
Anggota Bawaslu M Afifuddin menekankan, saat ini dalam pencalonan Pilkada 2020 sudah ada tahapan krusial meskipun PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pencalonan yang sudah uji publik masih belum disahkan DPR.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, telah ada 204 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurutnya, ada beberapa kendala terkait keterlambatan di beberapa daerah.
Kendalanya, lanjut dia, diantaranya ada argumentasi dari pemerintah daerah (pemda) terkait terbatasnya anggaran. Maka menurutnya, Bawaslu pun terus melakukan langkah-langkah agar mendorong kementerian dalam negeri (Kemendagri), kepala daerah dan DPRD menyelesaikan hal tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bakal memulai perekurut pengawas kecamatan untuk Pilkada 2020 pada November 2019. Peluncuran pengumuman seleksi disosialisasikan pada akhir Oktober ini.
"Panwascam (Pilkada 2020) segera kita bentuk, sehingga Desember kita sudah ada panwascam," ungkap Ketua Bawaslu Abhan dalam Foccus Group Discussion Pemetaan Permasalahan Hukum Perbawaslu Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
