Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan seluruh kegiatan penyelenggara pemilihan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU) terhalang oleh anggaran.

Hal ini disampaikan Bagja dalam Rapat Penyusunan Strategi dan Analisis Pengawasan Dalam Pemungutan Suara Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Rabu (24/3/2021). "Masalah utama adalah anggaran, apakah ada anggaran untuk kerja-kerja penyelenggaraan pemungutan/penghitungan suara ulang," tanya dia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat dilema dalam penanganan dugaan pelanggaran menjelang pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU). Menurutnya, akan muncul perdebatan yang berkaitan dengan pelanggaraan pemilihan setelah putusan MK.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mulai menganalisa potensi kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gelaran Pilkada 2020. Analisis dilakukan usai Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan 16 permohonan PSU Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan putusan MK itu harus dibaca dengan lebih rinci. Bawaslu harus membaca kesesuaian pertimbangan putusan MK dengan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) yang telah dibuat Bawaslu. Hal ini supaya Bawaslu bisa melakukan pengawasan dan pencegahan lebih maksimal.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Untuk menyempurnakan Pemilihan 2024 perlu adanya sinkronisasi PKPU dan Perbawaslu setiap Tahapan supaya bisa berjalan selaras," kata Abhan saat menghadiri kegiatan seminar nasional Fenomena Pilkada Serentak 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima sertifikat penghargaan terintergrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai hasil putusan MK harus segera ditindaklanjuti. Salah satu tindaklanjut dengan koordinasi bersama KPU Daerah (KPUD).

Menurut Afif, persiapan mendasar seperti tata laksana pengawasan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus kembali dirembukkan. Dia menjelaskan pengawasan yang ada di TPS bisa diperketat, armada pengawasnya, pengawas tingkat desa, dan beberapa hal lainnya.

Bandar Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung - Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Muhammad Teguh menargetkan Bawaslu Provinsi Lampung sebagai badan publik informatif Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Teguh saat menerima audiensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesatuan Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik (KP2KIP), di kantor Bawaslu Lampung, selasa (23/3/2021).

"Kami sudah mendapatkan kategori (badan publik) cukup informatif dari Bawaslu Republik Indonesia. Dan tahun ini kami targetkan harus ke arah yang informatif," ujar Teguh.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan vaksinasi covid+19 bagi seluruh jajaran Bawaslu merupakan upaya untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pemilu. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam membuka acara pemberian vaksin di lingkungan Bawaslu, Selasa (23/3/2021).

"Saya berharap dengan vaksinasi ini kita dapat menjalankan proses konstitusi dalam mengawasi pemilu dengan maksimal," ujarnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar pemberian vaksin (vaksinasi) covid-19 bagi seluruh pegawai, Selasa (23/3/2021). Vaksinasi tersebut, dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementrian Kesehatan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan vaksinasi covid-19 merupakan upaya efektif untuk memulihkan kesehatan dan juga perekonomian bangsa. Hal itu menurutnya virus covid-19 yang melanda seluruh dunia membuat perekonomian banyak negara secara umum dan Indonesia secara khusus menjadi terpuruk.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 13 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Senin (22/3/2021). Dari jumlah putusan tersebut, sepuluh permohonan dikabulkan dan tiga permohonan ditolak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengapresiasi diluncurkannya buku riset pengawasan partisipatif 'Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia' oleh Bawaslu DKI Jakarta. Dia menjelaskan walaupun tidak ikut mengawasi Pilkada 2029, Bawaslu DKI bisa tetap produktif melakukan evaluasi pengawasan dalam bentuk riset berdasarkan pengalaman pilkada lalu.

Betun, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi kepada jajaran pengawas pemilu, khususnya pengawas Ad hoc (sementara) seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Menurutnya bekal pengalaman mengawasi Pilkada 2020 diharapkan bisa digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sembilan amar putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Jumat, 19 Maret 2020.

Dari sembilan putusan tersebut, enam di antaranya dikabulkan sebagian dengan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU). Keenam PHP kepala daerah yang diperintahkan melakukan PSU yaitu PHP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021.

Lalu, PHP Kabupaten Morowali Utara nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nabire nomor perkara 101/PHP.BUP-XIX/2021 dan nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai perlunya dekriminalisasi untuk untuk pasal-pasal pidana dalam UU Pemilihan sebagai proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan. Perlu diketahui, dekriminalisasi berarti mengurangi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana untuk dicarikan formula sanksi yang lebih efektif.