Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membuka peluang pendidkan politik untuk pemilih pemula. Bagja beranggapan masih banyak pemilih pemula yang belum terpengaruh untuk peduli akan politik.

“Nanti kita akan coba, karena pendidikan pemilih pemula yang masih jarang. Biasanya target kita mahasiswa, padahal kalau masuk mulai SMP atau SMA, kan lebih mula mereka kenal politik,” ungkap Bagja saat menerima audiensi dari Institut Hijau Indonesia (IHI) di Gedung Bawaslu, Senin (21/7/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang pemungutan suara ulang (PSU) di lima daerah, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta kesiapan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu. Terutama untuk jajaran ad hoc, Herwyn meminta untuk segera disiapkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) dalam rangka silaturahmi serta penjajakan kolaborasi strategis pengawasan pemilu di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025).

Kunjungan ini menandai upaya PDB untuk memperkuat kolaborasi terkait pengawasan partisipatif dalam menghadapi pemilu dan pilkada mendatang. Dalam pertemuan tersebut, PDB mengajukan diri sebagai wadah resmi bagi alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini dikeluarkan, dapat memengaruhi arah desain demokrasi elektoral Indonesia. Dalam rentang 2023 hingga 2025, terdapat tiga putusan terkait pemilu yang telah diterbitkan MK yaitu Putusan No. 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu proporsional terbuka, Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 tentang keserentakan pilpres, pileg, dan pilkada, terakhir Putusan No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 diskualifikasi kolektif di Barito Utara.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) untuk bersikap kritis dan aktif dalam mengawal demokrasi. Terutama, kata dia, terhadap berbagai ancaman yang berpotensi merusak demokrasi.

Untuk itu, Totok berharap kader P2P memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan pemilu. Pasalnya, kata dia, pemahaman yang baik tentang demokrasi dan pemilu menjadi fondasi penting agar kader P2P mampu menjadi pelindung marwah demokrasi.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) menjadi mata dan telinga rakyat dalam menjaga demokrasi. Pasalnya, kata dia, Pemilu 2029 mendatang memiliki tantangan yang semakin komplek seperti digitalisasi, disinformasi, politik uang, polarisasi identitas, dan intervensi elite.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – DPR Komisi II memberi apresiasi kepada Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memastikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) terlaksana sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono, menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam penggunaan anggaran pengawasan non-tahapan Pemilu.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan Nota Kesepahaman dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dilakukan untuk mendorong atau mendukung sumber daya manusia (SDM) khususnya pada pengawasan pemilu.

“MoU atau Nota Kesepahaman bersama PUSaKO dilakukan untuk meningkatkan SDM khususnya pada pengawasan pemilu demi memajukan demokrasi di Indonesia,” ujar Bagja pada Penandatangan Nota Kesepahaman Bawaslu dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, Jumat (11/7/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu terus meningkatkan kapasitas pengetahuan. Terlebih, kata dia, terkait isu-isu demokrasi, kepemiluan, hingga dinamika sosial-politik seperti militerisme, oligarki, dan otoritarianisme.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal kepada DPR. Sebagai pelaksana Undang-Undang (UU), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu siap memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait putusan MK.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota Palopo dalam Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan PHPU Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, (8/7/2025).
 
Totok didampingi oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sulawasi Selatan, Kota Palopo, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Mahakam Ulu. Sembilan majelis hakim MK hadir dalam ruang sidang.
 

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menggelar program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty sebut program P2P sebagai cara Bawaslu untuk menanamkan kesadaran soal Pemilu di masyakarat. Terlebih lagi dia menganggap menyiapkan untuk pemilu berikutnya, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan realisasi anggaran Tahun 2024 dan menyampaikan rencana kerja Tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI. Dalam pemaparan tersebut, Bawaslu menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran serta evaluasi regulasi sebagai fondasi untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis.