Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap pengelolaan informasi publik dapat dikelola secara andal dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk itu, dia menegaskan, Bawaslu akan melakukan 'monitoring' dan evaluasi (monev) ke Bawaslu Provinsi guna melakukan pengecekan dan dapat menghasilkan pengelolaan informasi publik lebih baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran kejaksaan menyukseskan Pemilu 2024 dengan turut mencegah terjadinya pelanggaran. Menurutnya berdasarkan hasil mitigasi ada empat konsentrasi pencegahan oleh Bawaslu yang meliputi hoaks atau berita bohong, politik uang, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), dan
ketidaknetralan ASN, TNI, serta Polri.
Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengimbau untuk seluruh jajaran Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kepercayaan publik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pencegahan.
“Pengawasan, pencegahan dan kehumasan menjadi garda terdepan untuk kepercayaan publik dan pengawasan partisipatif,” ungkap Lolly saat membuka Rakornas Hubungan Antar Lembaga dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (26/10/2022) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu secara maraton menggelar sidang perdana permohonan penyelesaian sengketa dari lima partai politik (parpol) yang tak lolos dalam pendaftaran dan verifikasi administrasi yang ditetapkan KPU. Kelima parpol yang mengajukan sengketa ini yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Republik, Partai Partai Republik Indonesia, dan Partai Swara Rakyat Indonesia Indonesia (Parsindo).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjadi pengajar para hakim dalam kegiatan Pelatihan Singkat Sengketa Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Seluruh Indonesia, di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Selasa (25/10/2022). Dalam kegiatan tersebut Totok menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menerangkan salah satu arah kebijakan dan strategi pengawasan Bawaslu yaitu penanganan pelanggaran yang afirmatif. Hal tersebut kata Puadi sebagai komitmen Bawaslu mengawal pemilu berintegritas.
"Kaitannya dalam penanganan pelanggaran ke depan, kita mengenal penanganan pelanggaran yang afirmatif," kata Puadi dalam agenda yang bertajuk 'Merawat Pemilu Dalam Dimensi Restorasi' yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Nasdem MPR, Selasa (25/10/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berpesan kepada 16 Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota pengganti antar waktu (PAW) untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan tentang verifikasi faktual, sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam tahapan Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Puadi menyatakan Bawaslu bakal menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan tak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam pemilu. Apabila ada pelanggaran HAM, menurutnya Bawaslu akan menangani dengan ketentuan penanganan pelanggaran pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu lantik 110 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Bawaslu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro berpesan kepada para pejabat terlantik agar melaksanakan tugas dengan baik dan mendukung ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten/kota dalam melakukan kerja pengawasan.
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan bahwa anggaran terkait pembiayaan Bawaslu daerah hingga pengawas ad hoc (sementara) dalam pemilihan (pilkada) melalui hibah dari APBD. Anggaran tersebut menurutnya dikeluarkan kepala pemerintahan daerah (gubernur dan bupati/wali kota) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah disetujui DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengimbau agar seluruh jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat bergotong royong memberikan rasa nyaman kepada anggota partai politik (parpol) saat mengawasi tahapan Verifikasi Faktual (Verfak) Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 saat ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan beberapa permasalahan dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik (parpol). Menurutnya perlunya persamaan persepsi antar-penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dalam mengantisipasi persoalan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.
