Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu kembali menyelenggarakan ajang intelektual bergengsi bagi mahasiswa, yaitu Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Tahun 2025. Perhelatan bertajuk “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” ini disiapkan untuk menjadi wadah bagi generasi muda untuk memperkuat demokrasi.

“(Kompetisi) debat ini adalah panggung bagi generasi muda untuk mengasah kemampuan analisis, menyuarakan gagasan kritis, dan memahami tantangan nyata dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia,” ujar Anggota Bawaslu Puadi, di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menekankan pentingnya masukan konstruktif dari mitra kerja guna memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam menghadapi Pemilu mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, saat ini Bawaslu terus melakukan evaluasi jajaran sumber daya manusia, peningkatan kapasitas pengawas dan memperluas pendidikan kepada pemilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bedah buku “Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan” karya Anggota Bawaslu Puadi mendapat perhatian dan apresiasi dari berbagai kalangan mulai dari legislatif, penyelenggara pemilu, hingga akademisi. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai buku ini istimewa karena lahir dari pengalaman langsung seorang praktisi pengawasan pemilu, sekaligus disusun dengan kerangka akademik melalui disertasi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-  Anggota Bawaslu Puadi meluncurkan buku berjudul Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan. Saat menjelaskan bukunya, Puadi menjelaskan pemilu merupakan arena perebutan kekuasaan politik yang sarat kepentingan.

Untuk itu, kata dia, Bawaslu memiliki peran yang sangat vital. Menurutnya, pengawasan tidak sekadar soal menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan kompetisi politik berjalan adil, transparan, dan berintegritas.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Anggota Bawaslu, Herwyn J.H Malonda mendorong pentingnya penguatan kelembagaan untuk pengawasan pemilu berjalan lebih baik, profesional, dan responsif terhadap tantangan zaman.

“Ini saat yang tepat bagi kita untuk merefleksikan perjalanan kelembagaan Bawaslu. Penguatan ini bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga menjaga suara rakyat sebagai inti demokrasi,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu di Yogyakarta, Jumat (29/8/2025).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Suasana mendung tak menyurutkan semangat jajaran Bawaslu Provinsi Yogyakarta untuk menggelar senam pagi bersama pada Jumat (29/8/2025). Dengan diiringi musik energik, para peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan instruktur.

Kegiatan bertajuk Jumat Sehati, Menuju Jumpa Berlian tersebut, dihadiri Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, yang turut memompa semangat para peserta.

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilhan Umum, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan, Bawaslu harus menjadi benteng demokrasi dalam menegakkan keadilan pemilu. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu di Yogyakarta, Kamis (28/8/2025).

Herwyn menekankan, Bawaslu tidak hanya berfungsi mengawasi proses pemilu, tetapi juga memastikan demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan.

Yogyakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Evaluasi ini disebut sebagai bagian dari komitmen Bawaslu dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Bulan Bintang (LABH). Totok menyambut baik kehadiran DPP LABH yang ingin tahu permasalahan hukum pemilu dan pemilihan pada 2024 lalu.
 
“Bawaslu selalu membuka ruang untuk audiensi dengan seluruh lembaga hukum internal parpol,” ungkapnya dalam audiensi di Gedung Bawaslu, Kamis, (28/8/2025).
 

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi turun langsung melakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan pemilihan ulang di Kota Pangkalpinang. Salah satu titik yang dia kunjungi yakni TPS Khusus 901 di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang.

Bangka, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta masyarakat di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka untuk berani melaporkan jika terjadi politik uang. Pasalnya, d,ua wilayah tersebut saat ini tengah melaksanakan pemilihan ulang.

Bagja melaporkan sejauh ini sudah ada informasi awal dugaan politik uang yang terjadi di Pangkalpinang dan Bangka. Selain politik uang, di wilayah yang melaksanakan pemilihan juga dilaporkan ada dugaan kampanye hitam dan permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sampai saat ini masih bersifat informasi awal.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda melakukan pemantauan pemilihan ulang secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 dan 05 Kabupaten Bangka serta TPS 01 dan 03 Kota Pangkalpinang. Dalam pengawasannya dia menemukan dua catatan penting yaitu tidak adanya pemeriksaan telepon genggam dan status disabilitass dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dicantumkan.

Bangka, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melaksanakan patroli pengawasan sebagai upaya pencegahan  terjadinya pelanggaran menjelang pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Saat patroli tersebut, Puadi menyambangi tempat-tempat keramaian dan membagikan stiker bertuliskan tolak politik uang.

Langkah itu, kata dia, sebagai edukasi agar masyarakat paham risiko dari politik uang. Apalagi, kata dia, politik uang merupakan ancaman paling nyata bagi kualitas demokrasi.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menemukan adanya dugaan kampanye hitam di pemilihan ulang Pangkalpinang. Kampanye hitam tersebut berbentuk selebaran provokatif yang mengajak untuk menerima politik uang namun tidak memilih calonnya.

"Pangkalpinang ada beberapa laporan, ini menjadi informasi awal. ada beberapa selebaran yang menyerang salah satu Paslon yang bersifat black campaign terhadap calon," ujar Bagja saat melakukan Patroli Pengawasan di kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada Selasa malam (26/8/2025).