• English
  • Bahasa Indonesia

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan tahapan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran kode etik yang merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi niatan perubahan atau kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama) antara undang-undang (UU) pemilu dan pemilihan (pilkada).

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn J.H Malonda mengatakan Penitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus paham tentang menjaga integritas pengawas pemilu dan meningkatkan kualitas pengawasan dengan memahami dan mengimplementasi regulasi dengan baik dan tepat dalam pen

Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Karawang pelajari Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu.

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Selasa, 31 Oktober 2023 - 17:01 WIB

Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan mahasiswa untuk tidak memilih (golput) pada Pemilu 2024. Sebab, menurutnya satu suara dalam pesta demokrasi sangat penting dan dibutuhkan oleh peserta pemilu.

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 31 Oktober 2023 - 11:24 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Bawaslu Provinsi mempersiapkan adanya permohonan sengketa menjelang penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 3 November 2023. Menurut dia, jajajran Bawaslu perlu mempersiapkan sarana dan prasarana persidangan dan menyamakan pemahaman yang sama mengenai ketentuan hukum.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Selasa, 31 Oktober 2023 - 09:59 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda menegaskan bahwa peningkatan kompetensi jajaran Bawaslu Provinsi di Indonesia penting untuk dilakukan. Meski diakuinya banyak anggota Bawaslu Provinsi yang terpilih saat ini merupakan orang yang berpengalaman di bidang kepemiluan, namun belum tentu situasi Pemilu 2024 sama seperti yang sudah mereka jalani.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 30 Oktober 2023 - 12:10 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup rangkaian penguatan lembaga dalam rangka penguatan kompetensi kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di Lombok, Nusa Tenggara Barat Minggu (29/10/2023). Ia mengatakan Anggota Bawaslu dituntut untuk dapat melakukan pembagian waktu dengan efisien serta merespons dengan cepat terhadap pelanggaran dan masalah yang muncul.

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Senin, 30 Oktober 2023 - 10:30 WIB

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan bahwa perbedaan pilihan dan sikap dalam pemilu adalah hal yang lumrah. Namun, diharapkan perbedaan itu tidak memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Sebab, pada dasarnya tujuan pemilu adalah mencapai masyarakat yang demokratis, adil dan makmur.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Minggu, 29 Oktober 2023 - 19:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyerukan untuk mahasiswa agar dapat terus menjadi agen pengawasan dalam Pemilu 2024 saat ini. Dia melihat salah satu caranya dengan ikut memantau dan mengawasi pelanggaran di lingkungan sekitar.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 21:30 WIB

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan seluruh jajaran Sekretariat Panwaslu LN bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan anggarannya. Menurutnya, Anggaran yang didapatkan Panwas LN berasal dari negara, untuk itu harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

"Karena dana ini dari negara dan dari rakyat, tentu dana ini harus dapat di pertanggungjawabkan," ujarnya, di Bali, Sabtu (28/10/2023).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 19:30 WIB

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memandang perlu melakukan koordinasi untuk mendudukkan kewenangan masing-masing instansi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran netralitas anggota TNI-Polri, termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI-Polri.

Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu 2024, di Bali, (28/10/2023).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 16:30 WIB

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak para aktivis Pemuda yang ada di Bali terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024. Bagi dia, keterlibatan aktifis sebagai 'agent of social control' sangat penting untuk menyukseskan hajatan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.

Ditulis oleh : irwan
pada : Sabtu, 28 Oktober 2023 - 07:43 WIB

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan Formulir Model A (Form A) menjadi barang yang sangat amat penting bagi jajaran pengawas pemilu, karena di dalamnya bukan hanya data hasil pengawasan. Tetapi juga dapat sebagai bukti ketika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0322/K.BAWASLU/HK.01.00/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

File Pendukung: 

KETENTUAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI MASA JABATAN 2018-2023

Berikut ini ketentuan pendaftaran calon anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2018-2023

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text