Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bawaslu Siap Sampaikan Keterangan Sidang PHPU Pileg 2024, Totok: Jangan Lupa Saksi dan Bukti!

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memastikan jajaran pengawas pemilu seluruh Indonesia telah siap menyampaikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lolly Sampaikan Komitmen Bawaslu Wujudkan Pemilu Ramah Perempuan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan peran aktif Bawaslu dalam upaya mewujudkan pemilu yang ramah perempuan. Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Jumat, (26/04/2023).

Ada 297 Perkara PHPU Pileg, Lolly Minta Bawaslu Daerah Perhatikan Hal Krusial

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 297 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.

Totok Harap Bawaslu Kerja Cepat dan Tepat dalam Susun Keterangan Tertulis PHPU Pileg 2024

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahu

Evaluasi Kerja Pemilu 2024, Empat Pimpinan Bawaslu Serukan Hasil Pengawasan Pilkada Harus Lebih Baik

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Empat pimpinan Bawaslu meminta jajaran Bawaslu daerah bersiap dengan tugas sisa Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pengawasan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan, Tak Hanya Prokes Masalah Klasik Masih Terjadi

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Minggu, 20 Desember 2020 - 22:00 WIB

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan permasalahan pilkada di masa pandemik Covid-19 tidak hanya terjadi soal pelanggaran protokol kesehatan saja (prokes), namun masalah klasik tetap saja masih terjadi.

Ketaatan Prokes dalam Pilkada, Afif: Banyak Pelanggaran saat Kampanye, Namun Tak Terulang Hari Pemungutan

Ditulis oleh : irwan

pada : Minggu, 20 Desember 2020 - 08:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengakui masyarakat sangat mematuhi aturan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan covid-19 saat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak pada 9 Desember lalu. Hal tersebut menurutnya bertolak belakang dengan kondisi saat tahapan kampanye yang masih banyak terjadi pelanggaran.

Wacana Badan Peradilan Khusus Pemilu, Fritz Pertanyakan Empat Hal Substansial

Ditulis oleh : Jaa Pradana

pada : Jumat, 18 Desember 2020 - 10:26 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan ada empat pertanyaan kritis terhadap wacana keberadaan badan peradilan khusus pemilu atau pengadilan pemilu dengan berbagai pilihan bentuknya. Menurutnya keempat pertanyaan substansi tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan dan kajian rencana pembentukan peradilan pemilu.

Afif Sebut Tingkat Partisipasi Pemilih Menurun saat PSU

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 19:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tingkat partisipasi pemilihan dalam pemungutan suara ulang (PSU) menurun. Setidaknya, kata dia, ada 103 TPS yang direkomendasikan melakukan PSU.

Sirekap Bermasalah, PPK dan KPU Kabupaten/Kota Masih Lakukan Rekapitulasi Penghitungan Manual

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 18:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil pengawasan proses rekapitulasi penghitungan suara di 3.629 kecamatan, Bawaslu mendapatkan informasi panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang melakukan rekapitulasi menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya sebesar 20 persen atau sebanyak 708 kecamatan. Sisanya, sebanyak 2.921 kecamatan atau 80 persennya masih menggunakan sistem manual.

Pelanggaran di Internet Meningkat, 462 Akun Resmi Masih Kampanye di Masa Tenang

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 16:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu masih menemukan akun resmi atau akun media sosial yang terdaftar di KPU milik peserta pilkada masih berkampanye di masa tenang. Padahal, menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang.

Evaluasi Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa, Bagja Minta Regulasi Diperbaiki

Ditulis oleh : hendru

pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 07:17 WIB

Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melaksanakan evaluasi terhadap seluruh proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan regulasi penyelesaian sengketa tahun 2021 mendatang.

Soal Dana Hibah, Gunawan: Satu Rupiah Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Selasa, 15 Desember 2020 - 12:56 WIB

Ketapang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro meminta Bawaslu daerah mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah untuk pengawasan Pilkada 2020. Menurutnya dana satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Terapkan Surat Dinas Berbasis Elektronik, Fritz: Ini Penting untuk Akuntabilitas

Ditulis oleh : hendru

pada : Senin, 14 Desember 2020 - 19:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu telah membangun sistem integrasi tanda tangan digital pada aplikasi tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan sistem integrasi persuratan ini bertujuan untuk menerapkan konsep pemerintahan berbasis elektronik.

Abhan: Pelanggaran Netralitas ASN Masih Mendominasi Pilkada 2020

Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten

pada : Minggu, 13 Desember 2020 - 20:33 WIB

Sukabumi , Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kasus pelanggaran yang sudah divonis semasa tahapan pilkada mayoritas adalah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk diketahui bahwa terkait pelangaran netralitas ASN, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).