Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mematangkan kurikulum peningkatan kapasitas pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu dan memperkuat kelembagaan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyambut baik ajakan kerja sama Google Indonesia dalam menangkal disinformasi pemilu, melalui program-program kreatif. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginginkan program kreatif tersebut, memuat isu-isu kepemiluan yang menjadi perhatian Bawaslu.
"Kalau dilihat dari programnya, sepertinya, cara Google ini menjadi hal yang pas dalam mengkampanyekan isu kepemiluan," kata dia melalui daring saat rapat kerja dengan Google Indonesia, Jumat (11/7/2023).
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan kepada seluruh Ketua Bawaslu Provinsi di Indonesia untuk menjadi dinamisator di lembaganya. Apa yang dia maksud dengan dinamisator adalah ketua perlu menjadi jembatan antara hubungan di dalam kelembagaan, maupun di luar lembaga.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Universitas Diponegoro (Undip), Jawa Tengah akan mendukung kerja-kerja Bawaslu melalui pembukaan program studi (prodi) pascasarjana Tata Kelola Pengawasan Pemilu. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, Hardi Warsono mengatakan program ini diharapkan dapat mulai berjalan pada tahun akademik 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah membuka posko aduan masyarakat di setiap tingkatan jajaran Bawaslu dalam Pengawasan Pembentukan Abadan Adhoc KPU. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad-hoc Pemilu Tahun 2024 Gelombang II secara daring pada Rabu (9/8/2023).
“Posko aduan merupakan langkah Bawaslu dalam mengawasi pembentukan badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kami mempersilakan masyarakat untuk melapor jika menemukan kejanggalan,” ungkapnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap media mainstream saat ini dapat menjadi penangkal berita hoaks di media sosial. Pasalnya, kata dia, saat ini media sosial masih menjadi area tak bertuan.
Saat ini, ujar dia, media sosial yang diawasi Bawaslu yakni media sosial yang dimiliki peserta pemilu. Dia meyakini, media sosial peserta pemilu tidak akan menyerang peserta lain.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berpesan untuk mengambil peran dalam Pemilu Serentak 2024. Lolly menyatakan peran tersebut adalah ikut aktif melakukan pengawasan dalam tiap tahapan pemilu.
"Kaum muda harus ikut ambil peran dalam pemilu. Bergerak melakukan kerja-kerja guna memastikan demokrasi lebih baik," kata Lolly di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (9/8/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta seluruh Bawaslu daerah mempersiapkan diri jelang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemiihan Legislatif (Pileg) 2024. Menurutnya, banyak peserta pileg yang akan mengajukan sengketa proses ke Bawaslu pasca-penetapan DCS pada 19 Agustus 2023.
Beberapa hal persiapan yang diminta Bagja diantaranya terkait sarana prasarana seperti ruang sidang, palu sidang, dokumentasi persidangan, serta kemampuan SDM.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyambut baik program Sekolah Kebangsaan yang digagas Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang. Menurutnya, Bawaslu terbuka menjalin kerja sama dalam meningkatkan literasi digital dalam menangkal hoaks kepemiluan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers susun petunjuk teknis (juknis) untuk pertajam gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada pemilu 2024.
“Pembuatan juknis ini mempertajam pengawasan dan pemantauan Bawaslu. Salah satu fokus pengawasan kami yaitu saat masa sosialisasi atau sebelum kampanye,” ungkap Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pemilu, di Gedung KPI, hari Senin (7/8/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), untuk melakukan penelusuran keabsahan Data Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sampai ke kantor desa dan tingkat RT/RW. Penelusuran tersebut terus dilakukan dalam kurun waktu tujuh bulan ke depan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyambut baik kedatangan tim Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro (Undip) ke Kantor Bawaslu. Menurut Bagja, kerja sama yang akan dilakukan Bawaslu dan Undip dapat meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Bawaslu.
"Saya kira hal-hal yang diajukan akan sangat membantu kami dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu," katanya saat di Kantor Bawaslu, Jumat (4/8/2023).
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu berencana menggandeng media massa dalam rangka menghadapi kerawanan pada Pemilu 2024. Hal itu dikatakan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat membuka Media Gathering Bawaslu Tahun 2023, Kamis (3/8/2023) di Sukabumi, Jawa Barat.
"Salah satu upaya strategi melakukan pencegahan adalah merangkul teman-teman media," kata Lolly.
Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Hewyn JH Malonda menegaskan Pengawas Kecamatan (Panwascam) disamping ketegasan dan keberanian harus disertai keterampilan khusus berkomunikasi dalam mengawasi Pemilihan Serentak 2024 mendatang.
“Selain keberanian dan ketegasan, Panwascam harus memiliki keterampilan khusus berkomunikasi untuk mengawasi jalannya demokrasi di Pemilihan Serentak,” ungkap Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dihadapan dalam pertemuan dengan Panwascam Se-Palangka Raya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat malam (2/8/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga mulut dan jarinya dalam bermedia sosial supaya tidak melahirkan politisasi identitas. Bagi dia, identitas, agama, atau kejatidirian seseorang tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan apapun, termasuk dalam kontestasi pemilu dan pilkada.
