Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan perbedaan sengketa proses pemilu dan sengketa proses pemilihan (Pilkada) saat Seminar Nasional BEM Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sabtu (13/7/2024). Menurutnya, penting bagi masyarakat dan mahasiswa mengetahui perbedaan tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan.
Boalemo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan untuk tidak menghilangkan hak Narapidana (Napi) untuk memilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dia mengatakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selain dapat pembinaan, napi juga tetap mendapatkan hak untuk memilih calon pemimpin.
“Di dalam Lapas pun napi tetap medapatkan hak memilih pemimpinnya, jangan hilangkan hak mereka dalam PSU,” ungkap Anggota Bawaslu Puadi di sela-sela pengawasan PSU di Lapas Kelas IIB Boalemo, Gorontalo, Sabtu (13/7/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh jajaran Bawaslu memperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Khususnya, kata dia, dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu.
Hewyn menjelaskan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni menjaga integritas. Pasalnya, kata dia, tugas sebagai pengawas pemilu memiliki banyak godaan dan cobaan dari berbagai pihak.
Papua Pegunungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk melakukan dokumentasi setiap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Asotipo, Maima dan Distrik Popugoba, Provinsi Papua Pegunungan. Mulai dari pengiriman logistik, daftar pemilih tetap (DPT), sampai proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyambut baik hasil penelitian yang dipaparkan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) terkait Gender dan Korupsi di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang urgensi penguatan keterwakilan perempuan untuk mendorong agenda antikorupsi di lembaga penyelenggara pemilu.
Menurut Lolly ada perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dibangun Bawaslu, untuk mendorong gerakan antikorupsi. Namun untuk pendalaman terkait hal ini, dia merasa akan didiskusikan secara terkonsentrasi.
Boalemo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menempuh jarak sekitar 110 kilometer dari Kota Gorontalo menuju Kabupaten Boalemo dan Pohuato, untuk melakukan persiapan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Jumat (12/07/2024). Perjalanan selama tiga jam menjadi pembakar semangat jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan PSU pemilu 2024 esok hari.
Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan strategi kesuksesan Pemilihan Serentak 2024. Strategi tersebut bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak terkait.
”Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara dan peserta pemilu serta kontribusi dari masyarakat,” katanya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk wilayah Sumatera, yang digelar Kemenkopolhukam di Medan, Selasa, (9/7/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh jajaran pengawas pemilu bijak dalam menyusun perencanaan program dan anggaran. Hal itu kata dia, agar hasilnya baik untuk Bawaslu.
"Saya harap bapak-ibu semua dengan bijak menyusun perencanaan program dan anggaran agar outputnya baik untuk lembaga kita," ujarnya dalam kegiatan Identifikasi Kebutuhan Anggaran Belanja Operasional pada Satuan Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Semester II Tahun Anggaran 2024, di Jakarta, Kamis (11/7/2024) malam
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meyakini pihaknya mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk mewujudkan Pemilihan 2024 yang berkeadilan. Untuk itu, dia meminta para pengawas pemilu untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam menangani pelanggaran.
Pidie Jaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan jangan ada politik uang dan suap kepada penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di Pidie Jaya, Aceh. Untuk itu dia meminta seluruh pengawas pemilu, terutama di wilayah Pidie Jaaya untuk memberikan atensi dan melakukan pengawasan melekat terhadap proses tersebut.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk hadir langsung di kampanye peserta Pemilihan 2024. Tidak hanya itu Bagja juga melarang Panwascam untuk melakukan pengawasan hanya melalui televisi.
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta laporan mengenai pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) telah melalui kajian yang matang sebelum diteruskan ke Komisi ASN (KASN). Pasalnya, dia kerap menemukan laporan yang tidak melalui proses kajian dan dikembalikan ke Bawaslu oleh KASN.
Cirebon, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panwascam bekerja lebih baik dari sebelumnya. Terlebih, kata dia, pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden lalu.
Surakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengapresiasi sinergitas antara Bawaslu dan KPU Jawa Tengah dalam mengawal hak pilih Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang. Dia berharap KPU- Bawaslu bersama-sama menuntaskan proses pemutakhiran data pemilih tersebut.
“Mari saling melengkapi dan terbuka karena data pemilih ini butuh kekompakan dan kesepahaman yang sama,” katanya dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2024 jelang Pemilihan 2024 di Jawa Tengah, Sabtu (6/7/2024).
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi melaksanakan pengawasan secara langsung pada acara Penyandingan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2024. Pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang memerintahkan Bawaslu agar melakukan supervisi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan amar putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
