Jakarta, Bawaslu – Gugus tugas (task force) Bawaslu-KPU-KPI menegaskan, partai politik (parpol) yang tertib dalam berkampanye merupakan parpol yang visioner, dan layak diperhitungkan dalam Pemilu 2014. Sedangkan, parpol yang mencari-cari celah untuk melanggar ketentuan tentang kampanye Pemilu bisa dinyatakan sebaliknya.
Jakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan merilis data pelanggaran peserta Pemilu terkait atribut kampanye. Data tersebut akan dibuka sebelum memasuki masa tenang Pemilu 2014, sehingga menjadi pertimbangan bagi masyarakat tentang parpol dan calon anggota legislatif yang sering melanggar aturan kampanye.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu berupaya untuk menata kembali hal tersebut.
Jakarta, Bawaslu – Sejumlah aktivis ormas mensinyalir adanya politisasi dana bantuan sosial (bansos) pada 10 kementerian dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu sudah memanggil 10 kementerian itu dalam rangka mengklarifikasi penggunaan dana bansos di kementerian tersebut. Hingga Jumat (14/2), sudah ada enam kementerian yang memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait penggunaan dana bansos.
Batam, Bawaslu – Ketua Bawaslu, Muhammad membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Batam, Minggu malam (16/2). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari rangkaian acara Rakernis Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tempat yang sama.
Jakarta, Bawaslu – Setelah Bawaslu melantik anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri di enam titik pada 29 Kantor Perwakilan RI di luar negeri pada Desember 2013, Bawaslu bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pokja Pengawas Pemilu Luar Negeri mengadakan rapat pembahasan pola komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu, Kemenlu dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Rapat tersebut berlangsung di Jakarta selama tiga hari dan berakhir Rabu (19/2).
Banjarmasin, Bawaslu – Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengatakan, Pengawas Pemilu harus benar-benar memahami peraturan Pemilu. Pengawas Pemilu harus mengikuti secara masif semua perkembangan terkait dengan aturan Pemilu dan memahami apa yang ada di dalam aturan tersebut yang hampir setiap waktu berubah.
Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu, Muhammad menyesalkan sikap pemerintah karena tidak memberikan respon yang baik terhadap usulan anggaran bagi mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Padahal, mitra PPL tersebut dipersiapkan untuk menjaga proses pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 di tempat pemungutan suara (TPS).
Bandung, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar Seminar Nasional Menuju Gerakan 1 (Satu) Juta Relawan Pengawas Pemilu dengan tema “Peran Partisipasi Pengawas Pemilu bagi Pemilih Pemula Menuju Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas dan Bermartabat” di Balai Santika, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Kamis (5/12).
Bandung, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar Bimbingan Teknis Kesekretariatan Bagi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Tahun 2013 di Bandung, Jawa Barat yang dibuka oleh Ketua Bawaslu, Muhammad, Sabtu (7/12).
Bogor, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu melaksanakan Rapat Kerja Pembahasan Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Audit di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, mulai Rabu (11/12), hingga Jumat (13/12) di Bogor, Jawa Barat. Raker ini dibuka oleh Kepala Bagian Hukum, Tagor Fredy dan dihadiri Kepala Bagian Pengawasan Internal Bawaslu, Pakerti Luhur, Kasubbag Perundang-undangan, Yusuf Adinugraha, Kasubbag Tata Usaha dan Tata Laksana, Ferry Yanuar, Tim Asistensi, Heriyanto, Yulianto dan Novance Silitonga.
Metrotvnews.com, Jakarta : Logistik menjadi salah satu faktor utama dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2014. Sehubungan dengan itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Nasrullah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar hati-hati meloloskan perusahaan pemenang tender.
Jakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu – Lembaga survei pimpinan Burhanuddin Muhtadi, Indikator, merilis data terkait perilaku pemilih Indonesia terhadap praktik politik uang. Hasilnya mengkhawatirkan, sebanyak 41,5 persen responden permisif terhadap politik uang.
