Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, insiden pengrusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lalu, bukan karena kelemahan pengawas pemilu. Insiden itu terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bisa menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltara.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginginkan dalam draf revisi Undang Undang Pilkada, pihaknya mendapatkan wewenang untuk memutuskan sengketa administrasi pada tahapan Pilkada 2017.
Pimpinan Bawaslu, Masrullah, mengatakan hal tersebut didasarkan banyaknya sengketa administrasi khususnya saat pencalonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
Banten, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota serta Panwas ditingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 yang lalu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Kesenjangan pemahaman peraturan menteri keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawas Pemilu dinilai perlu dijembatani dengan membuat sejumlah petunjuk teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan. Pasalnya ketidaktepatan pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan pejabat atau staff pengelola keuangan berakhir di balik jeruji besi.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebanyak 34 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Golongan II mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan di Badan Diklat Yogyakarta selama 2 minggu sejak 18 Februari hingga 2 Maret 2016. Diklat prajabatan ini merupakan syarat diangkatnya seorang CPNS menjadi PNS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI Pejuang 45) mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga sosial masyarakat yang fokus dalam memperjuangkan isu-isu anti korupsi itu mendambakan Bawaslu bisa sekuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu- Keberadaan pengawas pemilihan merupakan salah satu pendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Kualitas pengawas pemilihan turut memengaruhi baik atau buruk jalannya Pemilu. Maka dengan tujuan melahirkan pengawas pemilihan yang lebih baik pada Pemilu di masa yang akan datang, Bawaslu menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Perekrutan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Yogyakarta, 22-24 Februari 2016.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan dan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan proses seleksi yang ketat terhadap usulan-usulan nominator penerima Bawaslu Award 2016 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan supervisi serta dukungan Sekretariat Bawaslu Provinsi. Rencananya malam Penganugerahan Bawaslu Award 2016 akan digelar pada Senin 29 Februari mendatang.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang pemberian anugerah Bawaslu Award 2016, proses seleksi telah dimulai dengan ketat. Proses seleksi dan penilaian melibatkan semua pimpinan Bawaslu RI dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI yang dilangsungkan di Yogyakarta mulai 19 Februari hingga 22 Februari 2016.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengungkapkan Bawaslu Award yang kembali digelar pada 2016 ini penting untuk dilaksanakan secara kontinu kedepannya. Menurutnya hal itu sejalan dengan kesepakatan Pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 sejak awal masa jabatan untuk mempromosikan orang berdasarkan prestasi atau yang dikenal dengan merit system.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menyikapi proses penyusunan anggaran Tahun 2017 yang akan dimulai beberapa waktu mendatang, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menggelar Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubal Tahun 2017 di Yogyakarta, Jumat (19/2). Rapat yang mengundang seluruh Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat seluruh Indonesia tersebut salah satunya dimaksudkan agar Bawaslu memiliki program-program kegiatan berkualitas yang memberi dampak besar pada makin baiknya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menuju pelaksanaan Pilkada serentak di 2017 mendatang, Bawaslu terus berupaya memperbaiki kinerja pengawasan guna mendukung Pemilu yang lebih baik lagi. Salah satu bentuk keseriusan Bawaslu adalah memetakan potensi-potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi dalam pesta demokrasi daerah ini. Bertempat di Ballroom Nirwana 2 Hotel Aston Bogor, digelar Penyusunan Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017, Jum'at (19/2).
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menuju pelaksanaan Pilkada serentak di 2017 mendatang, Bawaslu terus berupaya memperbaiki kinerja pengawasan guna mendukung Pemilu yang lebih baik lagi. Salah satu bentuk keseriusan Bawaslu adalah memetakan potensi-potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi dalam pesta demokrasi daerah ini. Bertempat di Ballroom Nirwana 2 Hotel Aston Bogor, digelar Penyusunan Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017, Jum'at (19/2).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, pada bagian-bagian strategis Undang-Undang Pilkada, Pengawas Pemilu tidak berdaya karena tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Oleh karena itu, Bawaslu terus berupaya untuk memberikan masukan terhadap revisi UU Pilkada.
