Lampung, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pada Pilkada Tahun 2017 penegakan hukum terkait praktik politik uang akan semakin tegas. Merujuk pada Undang-Undang Pilkada yang telah selesai direvisi, pemberi maupun penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana.
Lampung, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas meminta agar pengawas pemilu harus memahami aturan dan tidak berlebihan dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan. Pengawas pemilu menurutnya harus menjalankan tugas dengan tepat, efektif dan efisien sesuai aturan yang ada.
Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan media gathering Bawaslu dengan awak media, Jumat (16/9) di gedung kuliah bersama Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dan Ibu Juhana, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengambil sumpah/janji dan melantik Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Jum’at (16/09) di ruang rapat lantai IV Gedung Bawaslu RI.
Dalam sambutannya, Gunawan mengatakan bahwa sumpah/janji dan pelantikan ini diambil dalam rangka mempersiapkan diri lembaga Bawaslu dan DKPP menuju kepada organisasi yang lebih baik.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilu – Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Jayapura, Papua berencana untuk menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi/information technology (IT) di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 15 Februari 2017 mendatang. Tantangan kondisi geografis serta jaringan internet di provinsi paling timur di Indonesia tersebut diyakini dapat diatasi lewat kerjasama dengan berbagai pihak.
Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.
Masohi, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 pada 101 daerah di seluruh Indonesia, Bawaslu terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan Pemilu/Pilkada.
Mamuju, Bawaslu – Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Muhammad menekankan penyelenggaraan Pilkada bisa dikatakan sukses apabila memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat itu adalah, penyelenggara pemilu yang netral, pemilih yang cerdas dan birokrasi yang netral.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pengawasan pemilu yang berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal lembaga. Oleh karena itu dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Bawaslu diperlukan peningkatan pemahaman kompetensi pegawai di bidang pelayanan publik agar pegawai dapat melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yaitu pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menjadi seorang pengawas pemilu harus menanamkan sikap disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Entah itu ketika mengikuti rapat dengan pihak luar atau dengan pihak internal pengawas pemilu sendiri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.
“Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Guna mematangkan jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan pada Pilkada 2017 mendatang, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selama tiga hari sejak Senin (29/8) hingga Rabu (31/8) di Hotel Golden Boutiqe Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Senin (29/8), di Hotel Aryaduta, Jakarta.
IKP 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
