Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI menilai dari setiap pelaksanaan Pemilu, partisipasi pemilih merupakan aspek yang harus dievaluasi. Menurut dia, penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan memberikan pendidikan politik bagi pemilih dalam membangun demokrasi yang lebih baik melalui Pemilu.
Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, evaluasi penyelenggaraan Pemilu dilihat dari dua aspek. Kedua aspek itu meliputi integritas manajemen Pilkada dan integritas Proses Pilkada.
Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu perlu dilembagakan secara formil. Partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan menjadi kunci dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.
Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Direktorat Jenderal Kepedudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha mengatakan, data kependudukan merupakan data sentral di negara Indonesia yang diatus dalam konstitusi. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup padat, menurutnya tidak mengejutkan apabila masalah kependudukan muncul pada kegiatan yang sangat bergantung pada data kependudukan seperti penyelenggaraan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Setelah DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR menetapkan lima Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) dan tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Periode Tahun 2017 – 2022, Kamis (6/4), pada hari yang sama tripartit yang terdiri dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu dan KPU menggelar pertemuan dengan kedua belas orang tersebut. Pertemuan bertajuk silaturrahmi itu dilaksanakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu Lantai 5, Jaan MH Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI melakukan evaluasi atas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan pilkada tahun 2017. Setidaknya, terdapat 30 laporan hasil pengawasan ketidaknetralan ASN di 30 kabupaten/kota dari 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2017.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seluruh hasil dari proses evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan pengawasan Pilkada Tahun 2017 nantinya akan disusun menjadi sebuah Buku Hasil Evaluasi pengawasan pemilu Bawaslu RI. Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu RI Muhammad saat memberikan arahan pada kegiatan Workshop Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Rabu (5/4) malam.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - DPR RI melalui Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/4), menetapkan lima Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan tujuh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode Tahun 2017 - 2022 yang diseleksi oleh Komisi II DPR setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan dipilih melalui mekanisme voting. Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan itu anggota dewan yang hadir secara aklamasi menyetujui nama-nama yang diserahkan oleh Komisi II.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meskipun penyelenggaraan Pilkada Serentak 15 Februari 2017 secara umum berjalan dengan baik dan aman namun Pilkada jilid II itu juga tidak luput dari permasalahan. Adanya permasalahan inilah yang mendorong Bawaslu untuk terus melakukan evaluasi. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 22 b huruf d bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meskipun Penyelenggaraan Pilkada Serentak 15 Februari 2017 secara umum berjalan dengan baik dan aman namun Pilkada jilid II dapat juga tidak luput dari permasalahan. Baik mengkampanyekan kotak kosong yang belum diatur dalam Undang-undang, persoalan daftar pemilih tetap (DPT), disabilitas, pemilih ganda, partisipasi masyarakat yang masih rendah, persoalan KTP maupun surat keterangan (Suket).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu penyebab sulitnya menekan praktik politik uang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dinilai karena aturan main yang tidak membuat jera para pelaku. Demikian hasil diskusi yang berkembang dalam hari kedua Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pencegahan Dan Penindakan Praktik Tindak Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang digelar di Grand Cemara Hotel Jakarta, Rabu (5/4).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Melalui proses voting terbuka pada Rabu (5/4) dinihari, Komisi II DPR akhirnya memilih lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. Lima nama Anggota Bawaslu, terpilih didominasi oleh orang yang berlatar pendidikan hukum.
Mekanisme pemilihan kemarin dilakukan dengan menggunakan voting dimana seorang anggota Komisi II DPR memilih maksimal lima nama Calon Anggota Bawaslu. Dalam voting terbuka yang dihadiri oleh 55 anggota Komisi II DPR itu, akhirnya menetapkan lima nama yang memiliki suara terbanyak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Sri Wahyu Ananingsih menyampaikan bahwa visi yang dimilikinya adalah tidak hanya mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang kredibel dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, namun juga yang adil. “Terwujud satu lembaga pengawas yang benar-benar krediel, punya satu kualitas, kapasitas tertentu dan juga satu kekuatan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan adil,” kata Sri Wahyu dalam uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/4).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Mochammad Afifuddin dalam penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Gedung DPR, menyampaikan pengawasan pemilihan tidak akan dapat efektif apabila hanya dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu saja. Penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi setiap proses pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pada penyampaian visi misi dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Rahmat Bagja mengusung visi “Membangun Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Penyelesai Sengketa Pemilu yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel”. Menurutnya tiga hal tersebut dapat dicapai dengan cara peningkatan pemahaman tentang pengawasan pemilu kepada seluruh jajaran Bawaslu.
