Berita

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan arah kebijakan penanganan pelanggaran Bawaslu dalam Pemilu 2024 ini. Dia menyatakan penanganan pelanggaran harus mengarah kepada pedoman dan basis keadilan restoratif serta mengutamakan pencegahan.

Dia menjelaskan dalam arti sosialisasi dan regulasi, kedepannya kebijakan keadilan pemilu mengarah kepada pemulihan (keadilan restoratif). Bagi Puadi, keadilan restoratif bukan dimaksudkan Bawaslu memberi ruang untuk terjadinya pelanggaran.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan mengkaji usulan aplikasi Electoral Redistricting besutan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda saat menerima audiensi Perludem ke kantor Bawaslu RI, Rabu (15/6/2022).

“Kita akan susun dan mengkaji semua masukan-masukan dari stakeholder, termasuk dari NGO. Aplikasi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi jajaran kita di daerah”, jelas Herwyn saat menanggapi usulan aplikasi tersebut.

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan pentingnya dalam kemampuan untuk menulis, baik secara kebutuhan akademis maupun tuntutan kerja atau kinerja sebagai pengawas pemilu. Untuk itu, dia meminta jajaran Bawaslu dapat menuliskan pengalamannya dalam membangun citra positif kelembagaan.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memasuki tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan penyelenggara perlu menjaga tiga hal penting yaitu integritas, soliditas dan profesionalitas. Sebab menurutnya, karena Pemilu 2024 merupakan perhelatan besar, maka penyelenggara perlu siap dan matang dalam bertugas.

"Godaan banyak, tantangan banyak, tetapi integritas yang akan bisa menjaga kita tegak di Bawaslu," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 di Bogor, Selasa (14/6/2022) malam.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu (Puslitbangdiklat)  Bawaslu meminta masukan kepada berbagai pihak terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024. Hal itu bertujuan untuk mitigasi risiko pengawasan tahapan pemilu.

Plt Kapusdatin KPU Andre Putra Himawan menjelaskan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang digunakan pada Pemilu Serentak 2019 lalu. Untuk itu, KPU telah melakukan pemutakhiran terhadap Sipol.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan butuh pelatihan khusus untuk investigator dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan investigasi.

Menurutnya, untuk melakukan suatu penyelidikan dalam investigasi tidak bisa sembarangan dan asal-asalan. Perlu, tambahnya, ada pola yang mengatur proses investigasi dari hulu ke hilir berupa aturan yang mengikat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu siap mengawasi setiap tahapan, terutama masa kampanye Pemilu Serentak 2024 yang rencana akan berlangsung selama 75 hari. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Komisi A DPRD Jawa Tengag di Kantor Bawaslu RI, Selasa (14/6/2022)

"Mau berapapun lamanya tahapan pemilu, saya tegaskan bahwa kami (Bawaslu) siap mengawasi selama tahapan pemilu, khususnya selama masa kampanye 75 hari," katanya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari ini, 14 Juni 2022, tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai. Puluhan ribu pengawas pemilu yang tersebar di seluruh penjuru tanah air melakukan apel siaga pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dipusatkan di Kantor Bawaslu RI. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja diiringi dengan inspeksi pemeriksaan kesiapan pengawas pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak para organisasi kemasyarakatan untuk memberikan masukan terkait perubahan Perbawaslu Pemantau Pemilu. Dia juga mengusulkan untuk akreditasi pemantau Pemilu 2024 bisa dilakukan di tingkat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu, Anggota Bawaslu - Anggota Puadi menguraikan sejumlah langkah yang sedang dipersiapkan Bawaslu dalam melalukan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Sejumlah langkah tersebut yaitu, pertama saat ini sedang melaksanakan proses seleksi bagi 125 anggota Bawaslu provinsi di 25 provinsi yang akhir masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu secara resmi membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 yang ditandai dengan peluncuran Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 pada Jumat (10/6/2022). Selain untuk menerima pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, seperti namanya, Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 juga akan menjadi sarana yang melayani pemantau Pemilu 2024 dalam melaksanakan tugas pemantauan pemilu, terutama yang berhubungan dengan Bawaslu seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memandang perlunya kesiapan jajaran Bawaslu mempersiapkan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) untuk Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, Bawaslu akan melakukan kajian, mendengarkan masukan sejumlah pihak, dan membuat pemetaan masalah sehingga dapat merumuskan regulasi kewenangan kelembagaan untuk tahapan ini.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Jelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu berkomitmen untuk membangun reformasi birokrasi dan zona integritas yang baik. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut ada dua hal yang perlu dibenahi yaitu pola pikir dan pola kerja.

Dia menjelaskan pembenahan di awal adalah pola pikir yang harus ditanamkan. Menurutnya Bawaslu harus memiliki semangat memberikan layanan sebaik-baiknya kepada publik secara efektif dan efisien.