Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia Pengumuman Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2017 - 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2016 BAWASLU RI Bawaslu Menempati Posisi ke 5 Dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2016 Dari Komisi Informasi Pusat Bawaslu Menerima Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Dengan Predikat Nilai "B"(Baik) Dari Kemenpan-RB Awasi Dan Kawal Pilkada Agar Jujur Adil Aman Dan Berintegritas

Press Release

Jumat, 2 Juni 2017 15:00 WIB

Siaran Pers

 

Senin, 29 Mei 2017 16:58 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikutr berpartisipasi menciptakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Rabu, 9 Desember 2015 17:45 WIB

Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi dan tim supervisi Bawaslu RI terkait informasi awal Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Regulasi

SOP 0081/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Unduhan
SOP 0080/BAWASLU/SJ/OT.03/IV/2017
Tentang:
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Unduhan
Keputusan Sekjen Nomor 0154/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IV/2017
Tentang:
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum
Unduhan
Perbawaslu No.1 Tahun 2017
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
Unduhan
151/KPU/II/2017
Tentang:
Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Unduhan
Perbawaslu No. 14 Tahun 2016
Tentang:
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu 13 TAHUN 2016
Tentang:
LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTARSI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG DAN/ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
Unduhan
Perbawaslu No. 10 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
Unduhan
0360/KBAWASLU/HK01.00/xr/2016
Tentang:
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN
Unduhan
Perbawaslu No. 13 Tahun 2016
Tentang:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERKAIT LARANGAN MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN UANG ATAU MATERI LAINNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.
Unduhan
  • Minggu, 18 Juni 2017 13:19 WIB

    Medan, Badan Pengawas Pemilu – Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara atau biasa disebut Pilgubsu Tahun 2018, yang tahapannya dimulai pada bulan September mendatang  bersamaan dengan 17 Provinsi dan 381 Kabuapten/Kota lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Aspek Hukum Penanganan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di Medan, Jumat (16/6/2017).

     

  • Minggu, 18 Juni 2017 09:46 WIB

    Lombok, Badan Pengawas Pemilu - Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai salah satu payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu, perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika kepemiluan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Hukum Evaluasi Peraturan Bawaslu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di Lombok, Sabtu (17/6).

  • Sabtu, 17 Juni 2017 09:15 WIB

    Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, di Hotel Savero Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/6/2017).

  • Sabtu, 17 Juni 2017 08:15 WIB

    Denpasar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menegaskan proses rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota harus bebas dari unsur gratifikasi. Tahapan seleksi harus dipastikan berjalan dengan terbuka, akuntabel dan profesional.

     

  • Jumat, 16 Juni 2017 09:23 WIB

     

     

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Maraknya pelanggaran kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah menjadi catatan Penyelenggara Pemilu, baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, pelanggaran kampanye pada pilkada kemarin modenya bermacam-macam, mulai dari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), maupun kampanye di tempat ibadah dan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam mengkampanyekan calon tertentu.

     

  • Jumat, 16 Juni 2017 02:10 WIB

    Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, untuk menjadi Anggota Bawaslu Provinsi setidaknya harus memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi. Menurut Abhan, tidak mudah untuk mendapatkan Anggota Bawaslu Provinsi seperti itu sehingga Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Provinsi mempunyai tugas yang berat.

  • Jumat, 5 Juni 2015 14:13 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berharap penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 berjalan lebih optimal. Khusus untuk pelanggaran pidana, kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang sudah terbangun melalui Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) bisa berfungsi lebih maksimal.

  • Senin, 1 Desember 2014 16:21 WIB

    Jayapura, Bawaslu Papua- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  Papua telah melaksanakan seleksi Timsel  di Empat Kabupaten  yang  akan  melaksanakan  Pemilukada  pada  Tahun  2015 yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Asmat. Seleksi ini dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Serta Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Papua Pada  tanggal 19 November 2014 sampai dengan 25 november 2014. Dari Seleksi Tersebut Bawaslu Provinsi Papua menetapkan 10 (sepuluh) orang  yang terpilih menjadi Tim Seleksi Panwaslu Kada Tahun 2015.

  • Senin, 4 Januari 2016 21:04 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menyerahkan laporan kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

     

  • Sabtu, 19 November 2016 13:23 WIB

    Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Guna memperkuat lembaga, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Administrasi Bawaslu RI melaksanakan kegiatan Bawaslu Leadership Devolopment di Hotel Padjadjaran Suite Resort Bogor sejak Kamis (17/11) hingga Sabtu (19/11). Kegiatan yang bekerja sama dengan ESQ Leadership Centre ini mengundang seluruh komisioner Bawaslu Provinsi se-Indonesia beserta Panwaslih Aceh.

     

  • Rabu, 14 Januari 2015 17:21 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisioner Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, (14/01). Endang menggantikan Nelson Simanjuntak dalam sisa masa tugas tahun 2012 – 2017. Acara bertempat di ruang sidang DKPP lantai 5 gedung Bawaslu RI.

  • Kamis, 11 Juli 2013 00:00 WIB

    Jakarta, Awaslupadu.com. Badan Pengawas Pemilu menggelar Sidang Keputusan Sengketa Pemilu Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2014 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Pemohon di Jakarta, Rabu malam (10/7).

  • Rabu, 28 September 2016 22:33 WIB

    Ambon, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap agar Walikota dan Wakil Wakil Walikota Ambon yang terpilih nanti bukan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi).

  • Sabtu, 17 September 2016 09:17 WIB

    Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan media gathering Bawaslu dengan awak media, Jumat (16/9) di gedung kuliah bersama Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, bersama pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo dan Ibu Juhana, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS.

  • Jumat, 9 September 2016 23:51 WIB

    Banda Aceh, Badan Pengawas Pemilu - Aceh menjadi salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Namun dibandingkan dengan provinsi lain Aceh memiliki tingkat kesulitan sendiri, karena selain Pemilihan Gubernur, Aceh akan melaksanakan Pemilihan Bupati serta Walikota di 20 Kabupaten/Kota.

  • Jumat, 2 September 2016 00:03 WIB

    Depok, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) bulan Februari 2017, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) membuat sebuah terobosan, dengan membuka sekolah partai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang bertempat di aula Wisma Kinasih, Tapos Depok Jawa Barat pada selasa 30 Agustus 2016.

  • Selasa, 30 Agustus 2016 11:36 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang.

    “Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), di Jakarta, Senin (29/8).

  • Senin, 29 Agustus 2016 17:56 WIB

    Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang, di Jakarta, Senin (29/8). Berdasarkan penilaian IKP, tiga dari tujuh provinsi yakni provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat masuk kategori Pilkada dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

  • Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 H
    Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1438 H
  • BAWASLU Memanggil
    BAWASLU Memanggil
  • ILM BAWASLU Mendengar
    ILM BAWASLU Mendengar
  • Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022
    Konpers dan Pisah Sambut Bawaslu 2017-2022