Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta adanya pembaharuan kerja sama dalam penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan berbagai pihak. Hal ini baginya seiring adanya perluasan kelembagaan Bawaslu dalam struktur, organisasi, dan tata kerja (SOTK) Bawaslu yang baru sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021.
"Nanti akan dibahas lebih detail mengenai klaster-klaster kerja sama seiring penguatan kelembagaan Bawaslu dengan makin banyaknya biro dan akan ada deputi. Dengan adanya aplikasi Si Jari Hubal (Sistem Informasi Hubungan Antarlembaga Bawaslu) semoga menjadi perbaikan. Harapannya bisa menjadi pusat data," katanya saat memberikan sambutan sebelum peluncuran Si Jari Hubal di Bogor, Selasa (27/4/2021).
Perlu diketahui, Bawaslu kini sudah menandatangani sebanyak 75 MoU yang terdiri dari 33 MoU sudah lewat tenggat waktu, 36 MoU yang masih berlaku, dan sisanya ada 6 MoU yang akan berakhir tahun ini. Afif pun berharap adanya perbaikan kerja sama dalam mempermudah kerja Bawaslu khususnya dalam pengawasan kepemiluan.
"Dengan niat baik semoga bisa terjadi banyak perubahan kebaikan. Semoga juga menyemangati bagian lain untuk merumuskan aktivitas-aktivitas serupa," ungkap dia.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menambahkan aplikasi Si Jari Hubal sebagai sarana Bawaslu dalam keterbukaan informasi. Dirinya merasa perlu menginformasikan kerja-kerja Bawaslu kepada masyarakat dalam menunjang proses demokrasi lebih baik.
"Kita perlu menyampaikan semangat pengawasan pemilu untuk generasi berikut dalam menyiapkan masyarakat mendatang dalam kontestasi politik dengan memperkenalkan Bawaslu dalam berbagai kegiatan. Kita berharap melalui Si Jari Hubal dapat menjalankan fungsi pengawasan lebih baik lagi," ujarnya yang mengikuti lewat daring.
Sementara Ketua DKPP Muhammad mengaku Bawaslu perlu banyak menyampaikan informasi kepada publik apa yang telah dilakukan. Dia beralasan, banyak aduan kepada Bawaslu bersumber lantaran terhalang informasi.
"Saya berbicara dalam perspektif sidang DKPP di mana sebagian besar laporan aduan itu berasal karena Bawaslu tidak menyampaikan progress laporan penanganan pelanggaran. Tentu energinya sayang kalau dihabiskan pada sidang DKPP. Hal ini bisa dijawab dengan sistem jaringan informasi yang dibangun. Bisa mengurangi bahkan menghilangkan aduan masyarakat terkait keterbukaan informasi," akunya.
Muhammad menyatakan DKPP juga mengapresiasi kerja sama dengan Bawaslu yang sudah terjalin. "Secara spesifik MoU dengan Bawaslu sudah. Kalau dengan KPU belum," papar dia.
Dirinya menilai aplikasi Si Jari Hubal ini sejalan dengan misi Bawaslu yaitu bersama rakyat mengawasi pemilu. "Saya bagian dari kampus tahu kalau kampus itu sangat mengapresiasi kerja sama perguruan tinggi dengan Bawaslu, KPU, dan DKPP dibandingkan dengan oraganisasi lainnya. Kampus itu termasuk lembaga yang dipercaya rakyat. Jadi saya kira Si Jari Hubal amat strategis terlebih di masa pandemi sekarang ini," beber dia.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
