Bogor, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk Pemilu di Luar Negeri, di Bogor, mulai Selasa (15/4).
Hadir dalam rapat evaluasi ini antara lain, Ketua Bawaslu, Muhammad, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron dan Nelson Simanjuntak, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Plt. Sekjen Kemenlu, Ibnu Said, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu, Bambang Antarikso, Plt. Kepala Biro Administrasi, Adhi Santoso, Ketua Pokja PPLN yang diwakili oleh Fredy Sirait, Pokja PLN antara lain June Kuncoro, Dedy Darussalam, Pokja Waslu LN antara lain, Umar Badarsyah, Teguh Rahardjo, Woro Sawitri, Suyoto Herjan, Aan Djaman, Sugiri, Tenaga Ahli Bawaslu, Mulyadi dan Ahsanul Minan, serta Tim Asistensi Bawaslu.
Dalam rapat tersebut membahas antara lain pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahun 2014 di luar negeri yang disampaikan oleh Ketua KPU, Husni Kamil Manik, pelaksanaan supervisi dan monitoring pengawasan pemungutan suara Pemilu Tahun 2014 disampaikan oleh Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro. Pengawasan Pemilu di luar negeri antara lain di Hongkong, Melbourne (Australia), Den Haag (Belanda), Taiwan, Johor Bahru (Malaysia).
Dalam penjelasannya dalam rapat evaluasi ini, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro menjelaskan bahwa melihat pelaksanaan Pemilu Legislatif, ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bulan Juli mendatang. “Kita harus berkeyakinan, Pemilu Presiden harus lebih baik daripada Pemilu Legislatif Tahun 2014,” harap Sekjen Bawaslu.
Selain itu, Ketua KPU mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu di luar negeri begitu rendah padahal KPU telah membuat rancangan pemungutan di Luar Negeri pada hari libur. “Asumsi kita partisipasi pemilih yang rendah di LN karena bukan pada hari libur pelaksanaannya. Oleh karena perlu ada metode pelayanan yang harus ditambah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sebagai contoh di Malaysia menggunakan Pos Hantaran dalam Pemilu. Selain itu perlu penambahan TPS dan dropbox di luar negeri agar pemilih di luar negeri merasa terlayani. ” kata Husni.
Husni menjelaskan pula bahwa di Singapura surat pemberitahuan pemilih menggunakan barcode, sehingga hal tersebut sangat memudahkan proses registrasi dan beliau mengharapkan inovasi seperti ini dapat diterapkan di seluruh perwakilan. Senada dengan Ketua KPU, Plt. Sekjen Kemenlu, Ibnu Said mengatakan bahwa kecepatan sistem barcode seperti yang di terapkan di Kuala Lumpur sangat cepat sehingga untuk negara-negara yang pemilihnya banyak dapat diterapkan barcode.
Penulis : Christika Kartikawati
Keterangan
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk Pemilu di Luar Negeri, di Bogor, Selasa (15/4).
 |
 |
Webmail
