Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan potensi besar yang harus diantisipasi dalam gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) di masa depan ialah lahirnya kembali politik identitas antarpeserta. Maka dari itu dia mengajak semua pihak untuk mengantisipasinya sejak dini.
“Yang harus sama-sama kita antisipasi yaitu bagaimana politik identitas ini tidak lahir kembali pada pemilu atau pilkada ke depan. Cukup 2017 silam bagaimana politik identitas ini begitu menggelora kepermukaan saat Pilkada DKI Jakarta,” ungkap Abhan saat hadir dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) Antisipasi yang Komprehensif dalam Menghadapi Potensi Menguatnya Polarisasi Politik pada Pilkada dan Pemilu Mendatang, di Jakarta, Selasa (09/02/2021).
Abhan menegaskan deretan pelanggaran yang pernah terjadi harus diantisipasi supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Dia berpandangan politik identitas di Indonesia sering didasarkan pada kepercayaan terhadap orang atau kelompok berlandaskan kesamaan suku atau agama.
"Contoh yang paling nyata yaitu ujaran kebencian yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang digunakan sebagai alat untuk menjegal lawan politiknya," beber lelaki asal Jawa Tengah itu.
Dalam mengantisipasi terjadinya politik identitas, lanjut Abhan, Bawaslu memiliki peran sentral. Salah satu caranya dengan melakukan pendekatan struktural terhadap tokoh-tokoh agama, khususnya yang dianggap berpengaruh pada proses pilkada dan pemilu. Kemudian membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kelompok lintas agama dan stakeholders.
"Bawaslu juga pernah menerbitkan buku mengenai pemilu tanpa politisasi SARA dan politik uang. Ini menurut saya merupakan terobosan yang luar biasa," kata Abhan.
Editor: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
