Submitted by Robi Ardianto on Thu, 02/04/2020 - 20:22
Jakarta- Election Supervisory Body - Bawaslu Member Fritz Edward Siregar asserted, the process of handling violations of the abuse of authority of regional heads and local government officials for the interests of the elections regulated in Article 71 of Law Number 10 of 2016 on Election of Governors, Regents and Mayors or commonly referred to as the Election Law will still be enforced.
Submitted by Andrian Habibi on Wed, 29/01/2020 - 09:29
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edwar Siregar menerangkan, filosofi norma Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.
Submitted by Andrian Habibi on Wed, 29/01/2020 - 08:45
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menerangkan, potensi pembatalan sebagai calon peserta Pilkada 2020 tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri sesuai Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.