• English
  • Bahasa Indonesia

Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, peserta Pemilu belum diperbolehkan melakukan rapat umum serta iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menegaskan dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu mengedepankan azas keadilan, bukan berdasarkan adanya kepentingan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan Penyempurnaan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Pennyempurnaan dilakukan 30 hari ke depan.
 

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 mendatang, Bawaslu akan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) ke para saksi partai politik (parpol).

 

Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Di masa kampanye, Bawaslu mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak berpihak kepada peserta Pemilu. Jika ada temuan Bawaslu maupun laporan oleh masyarakat terkait keterlibatan ASN ini, Bawaslu akan menindaklanjutinya.

 

Bawaslu Petakan Kerawanan Pelanggaran Pemilu

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pulau Jawa merupakan daerah paling rawan yang dikhawatirkan terjadinya tindak pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2014 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, tidak hanya terkait politik uang, tapi hingga pencurian suara dari TPS yang lebih berpotensi terjadi. "Ini sangat berbahaya. Jumlah kursi dari Pulau Jawa untuk DPR RI mendekati 50 persen," papar Anggota Bawaslu, Daniel Zuhron.

Share

Gerakan Sejuta Relawan Antisipasi Ditolaknya Mitra PPL

Jakarta, Awaslupadu.Com - Disinyalir bakal ditolaknya program Mitra PPL, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap akan meungkinan tersebut. Bawasalu telah menyiapkan skenario pengawasan pemungutan suara sesuai perintah undang-undang, sejak pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 dilantik. "Tidak masalah jika pemerintah akhirnya menolak usulan mitra PPL dibiayai oleh negara. Kita harus siap hadapi situasi apa pun, baik terkait pengoptimalan daya dukung utama maupun daya dukung tambahan," ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuhron.

Share

Kewenangan Bawaslu, Harga Diri yang Patut Dijalankan secara Optimal

Batam, Bawaslu – Ketua Bawaslu, Muhammad membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Batam, Minggu malam (16/2). Kegiatan ini sebagai lanjutan dari rangkaian acara Rakernis Penanganan Pelangggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di tempat yang sama.

Share

Pasca Putusan MK, Bawaslu RI dan DPR Aceh Sepakat Soal Bawaslu Aceh

Jakarta, Bawaslu – Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi di Aceh beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan DPR Aceh (DPRA) berhasil membuat kesepakatan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Bawaslu RI, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Senin (17/2).

Share

Mitra PPL Mustahil Terealisir, Tak Punya Payung Hukum

Jakarta, Awaslupadu.Com - Banyak pihak yang meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencari alternatif kedua dalam skema pengawasan pemilu jika program Mitra PPL tidak terwujud. Termasuk dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow yang menyatakan skema pengawasan yang dituntut Bawaslu terkait Mitra PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di setiap TPS mustahil akan maksimal untuk dilaksanakan. Sebab, adanya persoalan waktu yang sangat singkat dan kemampuan Bawaslu dalam mengkoordinasikan jutaan orang untuk menjadi mitra PPL.

Share

Mitra PPL Dinilai Tak Punya Dasar Hukum

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kemendagri menilai Mitra PPL tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Karenanya, Bawaslu disarankan membentuk aturan mengenai lembaga tersebut. Dalam UU No. 15 Tahun 2011, tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, tidak disebutkan adanya pembiayaan negara terhadap Mitra PPL. Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, beberapa waktu lalu.

Share

Jika Berbelit, Batalkan Mitra PPL

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pemerintah diminta memberi kepastian setuju atau tidaknya terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), termasuk pencairan anggaran yang dibutuhkan. Peneliti Perluden Veri Junaedi meminta pemerintah untuk tidak berbelit-belit karena kepastian Kemendagri akan membuat Bawaslu memiliki banyak ruang untuk menata proses pengawasan. Selain itu juga akan memberi waktu bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat strategi baru dalam pengawasan.

Share

Awas!!! Dana Bansos dan Hibah Diselewengkan

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kekhawatiran akan ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian atau lembaga yang dipegang oleh para incumbent semakin kuat. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Djaka Badranaya, mengusulkan pencairan dana bansos dan hibah dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Saat ini banyak anggota DPRD yang maju sebagai caleg kembali dan menghindari terjadinya penyelewengan," ujar Djaka.

Share

Nasrullah : Perpres Tak Perlu Tunggu Mitra Bawaslu Berbadan Hukum

Jakarta, Awaslupadu.Com - Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) usulan Bawaslu, telah memuat rancangan struktur organisasi, kebutuhan anggaran dan sejumlah persyaratan lain. "Tidak tepat jika lanjutan pembahasan Perpres terkait, Kemendagri meminta Bawaslu membentuk badan hukumnya terlebih dahulu,"jelas Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Share

Penanganan Pelanggaran Pemilu Disimulasikan dalam Rakernis di Batam

Jakarta, Bawaslu – Pemilu 2014 tantangannya sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu diharapkan mempunyai kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi harapan terbesar masyarakat untuk suksesnya pengawasan Pemilu 2014 ada di pundak para pengawas Pemilu.

Share

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Tuesday, 16 October 2018 - 08:30 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Monday, 15 October 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Sunday, 14 October 2018 - 09:00 WIB
Tempat :
Papua
Waktu:
Monday, 8 October 2018 - 09:30 WIB
Tempat :
Ruang. VidCon, Mabes POLRI
Waktu:
Monday, 8 October 2018 - 14:00 WIB
Tempat :
Ruang Sidang Bawaslu RI

Video Bawaslu

Mars Pengawas Pemilu
Mars Pengawas Pemilu