Ditulis oleh Reyn Gloria pada Rabu, 10 Juli 2019 - 18:39 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Guna memberikan keterangan atas sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai rintangan. Salah satu aral misalnya luasan jarak dan sulitnya akses dalam prosesi penyiapan dokumen dan data.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Rabu, 10 Juli 2019 - 17:46 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) Adnan Jamal mengatakan pihaknya telah menyiapkan lebih dari 700 halaman keterangan tertulis dalam sengketa pemilihan legislatif ke panitera Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditulis oleh Rama Agusta pada Rabu, 10 Juli 2019 - 17:31 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Rofiudin mengatakan, pihaknya siap memberikan keterangan dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Rabu, 10 Juli 2019 - 13:57 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja menghadiri sidang sengekta hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk calon anggota DPR dan DPRD dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (10/7/2019).
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Rabu, 10 Juli 2019 - 12:58 WIB
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menghadiri sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (10/7/2019).
Ditulis oleh Jaa Pradana pada Selasa, 9 Juli 2019 - 22:31 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Maluku Utara (Malut) siap memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat, ada sepuluh permohonan yang diajukan partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) DPD.
Ditulis oleh Robi Ardianto pada Selasa, 9 Juli 2019 - 20:56 WIB
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) wilayah provinsi Papua, salah seorang Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan, Bawaslu lebih populer dibandingkan dengan KPU.