Ditulis oleh Rama Agusta pada Sabtu, 22 Juni 2019 - 07:09 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu memberi keterangan terkait bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan perbedaan kategori TSM dalam UU Pemilu dengan UU Pilkada (pemilihan kepala daerah).
Ditulis oleh Hendi Purnawan pada Jumat, 21 Juni 2019 - 15:04 WIB
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin mengatakan, salah satu tugas utama Bawaslu adalah memastikan pemilu bisa berjalan adil dan demokratis. Menurutnya, hal tersebut bisa tercapai jika ada ruang yang memadai bagi peserta pemilu bertarung secara bebas dalam bidang yang setara.
Ditulis oleh Rama Agusta pada Jumat, 21 Juni 2019 - 14:34 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan sikap Bawaslu menanggapi keterangan saksi pihak terkait Tim Kampanye Nasional (TKN) kubu pendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Jumat, 21 Juni 2019 - 13:49 WIB
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu memutuskan terjadi pelanggaran administrasi pemilu dalam rekapitulasi calon legislatif (caleg) DPR di Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo memerintahkan KPU Klaten menindaklanjuti perbaikan rekapitulasi dari dua kecamatan tersebut.
Ditulis oleh Reyn Gloria pada Kamis, 20 Juni 2019 - 22:42 WIB
Jakarta , Badan Pemilihan Umum - Sidang lanjutan atas perkara Nomor 33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dijadwalkan agenda pembacaan putusan Jumat (21/6/2019). Sidang sempat tertunda karena pihak terlapor, KPU Kabupaten Nias Selatan belum menyerahkan bukti dengan alasan masih diperbanyak dan dilegalisasir.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Kamis, 20 Juni 2019 - 11:06 WIB
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu berhasil meraih opini pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 atas laporan keuangan tahun 2018. Raihan predikat WTP dari BPK ini bisa dipertahankan Bawaslu selama empat tahun berturut-turut.
Ditulis oleh Andrian Habibi pada Kamis, 20 Juni 2019 - 08:59 WIB
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo menyatakan KPU Kota Manado secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara peserta pemilu di tingkat kecamatan. ‘
Webmail
