• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu akan Tindak Tegas, Jika Peserta Pemilu Terus Melanggar

Yogyakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya diminta untuk bertindak tegas terhadap peserta Pemilu dan caleg yang nakal dan terus membandel. Bahkan, pengawas Pemilu harus berani memberikan rekomendasi atas pelanggaran dan adanya sanksi yang berat terhadap pelakunya.

Share

Empat Lembaga Negara Tandatangani SKB untuk Hentikan Iklan Kampanye di Media Elektronik

Jakarta, Bawaslu – Setelah mendapat dukungan dari Komisi I DPR terkait penertiban iklan kampanye di media elektronik, empat lembaga negara yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) akhirnya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran.

Share

Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kampanye Bahas Moratorium Iklan Parpol

Jakarta, Bawaslu - Iklan partai politik (parpol) di televisi saat ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kampanye. Padahal, kampanye melalui media elektronik belum diperbolehkan, kecuali hanya 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Karena itu, jika ada parpol yang beriklan di luar dari jadwal tersebut, tentu saja diduga sudah melakukan pelanggaran.

Share

Bawaslu Menghimbau Caleg Incumbent Tidak Berkampanye di Masa Reses

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan, masih terdapat oknum caleg incumbent yang melakukan kampanye saat moment reses anggota DPR. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum mendekati Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, serangan kampanye caleg incumbent saat reses DPR gencar dilakukan.

Share

Komisi I DPR Beri Dukungan, Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kampanye Ambil Tindakan Tegas

Jakarta, Bawaslu – Komisi I DPR RI memberikan dukungan terhadap Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Iklan Kampanye. Dukungan itu diberikan terkait maraknya iklan partai politik yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Bahkan, Komisi I DPR RI mendorong adanya sanksi yang tegas, baik terhadap partai politik maupun lembaga penyiaran.

“DPR mendesak gugus tugas untuk mensosialisasikan kesepakatan bersama gugus tugas kepada peserta Pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini untuk memastikan berjalannya aturan main,” ujar Pimpinan Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, saat menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu, di Jakarta, Selasa (25/2).

Share

Usulan Mitra PPL Tidak Jelas, Bawaslu Sesalkan Sikap Pemerintah

Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu, Muhammad menyesalkan sikap pemerintah karena tidak memberikan respon yang baik terhadap usulan anggaran bagi mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Padahal, mitra PPL tersebut dipersiapkan untuk menjaga proses pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 di tempat pemungutan suara (TPS).

Share

Bawaslu Utamakan Pencegahan dalam Mengawasi Proses dan Tahapan Pemilu

Banjarmasin, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu. Cara tersebut dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran.

Share

Bawaslu akan Panggil Kembali Kemenpora Soal Dana Bansos

Jakarta, Awaslupadu.Com - Terkait dana bantuan sosial (bansos), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengundang 10 (sepuluh) kementerian untuk membahas penggunaan dana bansos tersebut. Kesepuluh kementerian tersebut diundang Bawaslu karena Menteri yang memimpin mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Share

Tangani Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, Bawaslu Harus Obyektif

Banjarmasin, Bawaslu - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wirdyaningsih mengatakan, Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan yang subtansinya mengawasi proses jalannya setiap tahapan Pemilu, harus bertindak tegas dan adil dalam melihat segala permasalahan terutama penanganan pelanggaran.

Share

Mendagri : Penambahan Jumlah PPL atau Dana Saksi Parpol

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kesimpangsiuran kabar mengenai dana Mitra PPL untuk Pemilu 2014 mulai terjawab. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi enggan memberikan rekomendasi untuk mencairkan dana mitra PPL karena menurutnya pihaknya belum ada landasan hukum pengucuran dana tersebut ke Bawaslu. “Jumlah PPL saja ditambah, sehingga mitra PPL yang belum jelas kelembagaannya tidak perlu diadakan. Itu satu,” jelas Gamawan.

Share

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 31 Januari 2019 - 10:30 WIB
Tempat :
Jakarta, Senayan.
Waktu:
Jumat, 8 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 7 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 6 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Minggu, 3 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019