• English
  • Bahasa Indonesia

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan desa antipolitik uang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Desa tersebut, yakni Palipi Soreang.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dapat memilih kepala daerah dengan benar dan menginformasikan kepada masyarakat. Dirinya berharap mahasiswa ikut terlibat mendidik masyarakat menjadi pemilih berkualitas dengan melawan politik uang.

Sumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan, pengawas pemilu yang berada di wilayah Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah siap mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sumba Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diseleksi KPU terindikasi sebagai pengurus partai politik peserta Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sambut Pilkada Serentak 2020, Divisi Hukum Bawaslu melakukan analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 4 April 2014 - 15:35 WIB
Dilihat : 1,089 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Kampanye Parpol di Televisi mengumumkan 11 stasius televisi dan delapan partai politik, yang melanggar jumlah spot iklan kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU dalam konferensi pers, di Gedung Bawaslu, Jumat (4/4).

Diantara delapan partai yang melanggar, empat Partai yakni, Golkar, Gerindra, Hanura dan Nasdem menjadi partai yang terus melanggar iklan kampanye. Berdasarkan data dan fakta tersebut, Bawaslu memperingatkan kepada partai politik untuk tidak main-main dengan pelanggaran tersebut. Jika terus melanggar, Bawaslu siap mengeluarkan rekomendasi sanksi administrasi tertinggi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 4 April 2014 - 13:31 WIB
Dilihat : 1,115 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui gugus tugas pengawasan kampanye di televisi sedang mempersiapkan rekomendasi pencabutan ijin siaran televisi yang tetap melanggar jumlah spot iklan kampanye yang sudah di atur di Peraturan KPU.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 18:02 WIB
Dilihat : 1,120 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu- Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengeluarkan putusan untuk mengabulkan permohonan calon peserta pemilu DPD Sumatra Utara yakni Eric Sitompul Media Centre, Gedung Bawaslu, Kamis (3/4).

 

Menurut Bawaslu berkas yang diajukan pemohon hendaknya dapat dikabulkan oleh KPU Sumatra Utara karena pemohon mengajukan berkas tersebut masih dalam koridor yang telah ditentukan batas perundang-undangan yakni sebelum tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 15:19 WIB
Dilihat : 1,026 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Ashiddiqie menampik beberapa pihak yang menyatakan bahwa Pemilu 2014 sebagai Pemilu yang inkonstitusional.  Dia menyebut bahwa pendapat tersebut dinilai sebagai pendapat pribadi dan tidak perlu dibesar-besarkan.  

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 13:01 WIB
Dilihat : 1,100 kali

altJAKARTA, Badan Pengawas Pemilu –Badan Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dari Pasang Haro Rajagukguk, kuasa hukum keluarga mantan Presiden RI, almarhum Abdurahman Wahid, Kamis (3/4). Laporan tersebut terkait maraknya penggunaan poster dan foto almarhum Abdurahman Wahid oleh sejumlah caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam masa kampanye Pemilu 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 3 April 2014 - 12:26 WIB
Dilihat : 1,062 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan sudah siap melaksanakan dan mengawasi pemilu yang akan berlangsung enam hari ke depan.

KPU menyatakan siap dalam melaksanakan pemilu termasuk dengan kesiapan logistik yang sudah mencapai 99 persen.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 18:39 WIB
Dilihat : 1,043 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu-  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur dalam sidang sengketa pemilu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/4).

Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Bawaslu mengungkapkan bahwa PPP Kabupaten Ngada menyerahkan laporan awal dana kampanye pada 3 Maret 2014 atau lewat dari batas waktu yang ditentukan yakni 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Batas waktu sesuai dengan UU dan Peraturan KPU adalah pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 17:47 WIB
Dilihat : 1,012 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah  menegaskan tidak mentoleransi adanya tindak kekerasan apapun berlatar belakang pemilu. Salah satu caranya ialah memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah atau mengambil tindakan terhadap tindakan kekerasan baik sebelum atau pasca pemilu dilaksanakan.

“Kami sudah memberikan rekomendasi kepada banyak pihak termasuk aparat penegak hukum, jika ada kekerasan yang terjadi jelang pemilu,” ujar Nasrullah, saat menerima Komisi Untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras), di Jakarta, Rabu (2/4).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 13:30 WIB
Dilihat : 1,176 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu–Badan Pengawas Pemilu akan memastikan pemantauan pengawasan pada sistem drobbox (kotak jemputan) yang di antar oleh petugas pemungutan suara luar negeri (PPLN). Hal ini dikarenakan dropbox yang dikirim sebagai pengambilan suara dari pemilih, masih terindikasi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu  yang diperuntukkan untuk dimanipulasi.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 2 April 2014 - 09:22 WIB
Dilihat : 1,399 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Penyelewengan dan penyalahgunaan dana kampenye menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pembahasan Keputusan Bersama Antara Bawaslu, KPU, KPK, KIP, dan PPATK di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (2/4). Lima lembaga tersebut akan tergabung dalam gugus tugas yang memperkuat basis pencegahan dan penindakan.

“Penyalagunaan dan penyelewengan dana dalam pemilu sangat rentan terjadi pada tahapan kampanye terbuka, masa tenang, pemungutan serta penghitungan suara, dan rekapitulasi. Oleh karena itu, basis pencegahan dan penindakan menjadi fokus dalam keputusan bersama ini,” ujar Pimpinan Bawaslu, Nasrullah.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text