• English
  • Bahasa Indonesia

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meresmikan desa antipolitik uang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Desa tersebut, yakni Palipi Soreang.

Majene, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak mahasiswa dapat memilih kepala daerah dengan benar dan menginformasikan kepada masyarakat. Dirinya berharap mahasiswa ikut terlibat mendidik masyarakat menjadi pemilih berkualitas dengan melawan politik uang.

Sumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memastikan, pengawas pemilu yang berada di wilayah Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Tengah siap mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sumba Tengah, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diseleksi KPU terindikasi sebagai pengurus partai politik peserta Pemilu 2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sambut Pilkada Serentak 2020, Divisi Hukum Bawaslu melakukan analisis hukum penerapan laporan hasil pengawasan (Form A) secara elektronik untuk Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 8 April 2014 - 03:44 WIB
Dilihat : 1,199 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan apel siaga dalam rangka Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, di Jakarta, Selasa (8/4). Apel ini merupakan konsolidasi kepada 33 Provinsi di seluruh Indonesia sebelum hari pemungutan suara besok, Rabu (9/4).

Hadir sebagai Pembina Apel, Ketua Bawaslu Muhammad didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron dan Nasrullah serta Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro. 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 18:39 WIB
Dilihat : 1,040 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilu baik administratif maupun pidana dalam hal menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye terbuka Pemilu 2014 di Lampung dan Palembang. 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 18:32 WIB
Dilihat : 1,086 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai, daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar  pemilih khusus tambahan (DPKTb) di Pemilu 2014 sangat rawan disalahgunakan. Sebab, ketidakjelasan jumlah DPK maupun DPKTb  sangat rawan digunakan oknum tertentu untuk memenangkan caleg atau partai tertentu.

"Karena, dengan DPK dan DPKTb ini enggak jelas jumlahnya. Yang penting orang ke TPS (tempat pemungutan suara) bawa KTP," kata Anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 18:30 WIB
Dilihat : 997 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Sejumlah partai politik mengkhawatirkan melonjaknyapermintaan tambahan surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah tanpa berita acara yang jelas. Alasannya, surat suara tersebut sangat rawan dijadikan alat kecurangan Pemilu legislatif.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, KPU tidak boleh sembarang mengirim tambahan kertas suara tanpa merujuk pada data DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena itu sangat berpotensi disalahgunakan oknum penjahat Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 11:59 WIB
Dilihat : 987 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dalam undangan klarifikasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu sudah diwakili oleh pengurus Partai Demokrat lain, pada akhir pekan silam. Keterangan yang disampaikan tersebut sudah dianggap sebagai keterangan partai.

Ini menjawab soal isu yang berkembang di masyarakat bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir saat diminta klarifikasi oleh Bawaslu terkait dengan laporan masyarakat soal penggunaan fasilitas negara yang dipakai oleh Presiden RI tersebut.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 11:42 WIB
Dilihat : 1,148 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa dalam rangka menjaga masa tenang dan hari pemungutan suara, pihaknya akan mengambil langkah inisiatif untuk membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang.

“Bawaslu akan melakukan pembersihan, bukan lagi penertiban terhadap alat peraga kampanye dan bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sebelum hari H,” 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 09:48 WIB
Dilihat : 1,019 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu–  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengungkapkan bahwa ada beberapa laporan dari partai politik kepada pihaknya, bahwa jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)  di daerah menawarkan jasa kepada caleg dan parpol setempat untuk menang dalam Pemilu 2014 mendatang.

Atas laporan tersebut, Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak angkat bicara. Husni mengatakan, jika terbukti ada tindakan semacam itu yang dilakukan oleh aparatnya, maka pihaknya tidak akan memberikan perlindungan terhadap KPU seperti itu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 08:40 WIB
Dilihat : 1,045 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Koalisi Frekuensi Milik Publik (KFMP), sebuah koalisi antara beberapa lembaga swadaya masyarakat dan pemantau Pemilu, mengumumkan 9 nama caleg yang tidak layak dipilih pada Pemilu 2014 mendatang dengan alasan mereka terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, dan sebagainya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 7 April 2014 - 06:00 WIB
Dilihat : 1,099 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Memasuki masa tenang pemilu, Minggu (6/4) hingga Selasa (8/4), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghimbau agar peserta pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye maupun kegiatan politik. Bawaslu tidak segan-segan mengeluarkan sanksi yang berat jika ada yang melanggar ketentuan ini.

“Kami himbau peserta pemilu menahan diri pada masa tenang dan tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun termasuk aktivitas politik yang dapat mengganggu tahapan masa tenang,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 4 April 2014 - 16:27 WIB
Dilihat : 1,092 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu– Kementrian Sekretariat Negara, Jumat (4/4) malam, memenuhi panggilan Bawaslu terkait laporan dugaan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye terbuka Pemilu 2014. 

Kementrian Sekretariat Negara yang diwakili Sekretaris Kementrian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands dan Kepala Sekretariat Presiden Nanang Djuana Priadi mendatangi ke kantor Bawaslu Jumat (4/4) sekitar pukul 20.10 wib. 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text