• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon (paslon) nomor urut 01 dan paslon 03.




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Minggu, 21 Februari 2016 - 14:25 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menjelang pemberian anugerah Bawaslu Award 2016, proses seleksi telah dimulai dengan ketat. Proses seleksi dan penilaian melibatkan semua pimpinan Bawaslu RI dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI yang dilangsungkan di Yogyakarta mulai 19 Februari hingga 22 Februari 2016.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Sabtu, 20 Februari 2016 - 12:42 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengungkapkan Bawaslu Award yang kembali digelar pada 2016 ini penting untuk dilaksanakan secara kontinu kedepannya. Menurutnya hal itu sejalan dengan kesepakatan Pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 sejak awal masa jabatan untuk mempromosikan orang berdasarkan prestasi atau yang dikenal dengan merit system.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Sabtu, 20 Februari 2016 - 10:29 WIB

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menyikapi proses penyusunan anggaran Tahun 2017 yang akan dimulai beberapa waktu mendatang, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menggelar Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubal Tahun 2017 di Yogyakarta, Jumat (19/2).

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 19 Februari 2016 - 18:52 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menuju pelaksanaan Pilkada serentak di 2017 mendatang, Bawaslu terus berupaya memperbaiki kinerja pengawasan guna mendukung Pemilu yang lebih baik lagi. Salah satu bentuk keseriusan Bawaslu adalah memetakan potensi-potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi dalam pesta demokrasi daerah ini.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 19 Februari 2016 - 14:35 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, pada bagian-bagian strategis Undang-Undang Pilkada, Pengawas Pemilu tidak berdaya karena tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Oleh karena itu, Bawaslu terus berupaya untuk memberikan masukan terhadap revisi UU Pilkada.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 18 Februari 2016 - 19:32 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Dalam rangka mengefektifkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Bawaslu RI menggelar kegiatan Revisi Standart operational Procedure (SOP) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan di Gedung Pelatihan Kesehatan (Gepelkes/Gizi), Jl. Dr. Semeru No.63 Kota Bogor, Jawa Barat.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 17 Februari 2016 - 18:33 WIB

Manado, Badan Pengawas Pemilu - Masyarakat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akhirnya melaksanakan Pemilihan Walikota Kota Manado 2016 hari ini, Rabu (17/2). Hajatan lima tahunan untuk memilih pemimpin  “Wanua Wenang” secara demokratis itu, berlangsung di 811 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado.

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Selasa, 16 Februari 2016 - 22:17 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Laporan tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 lalu yang masuk ke jajaran Pengawas Pemilu sebesar 1.090 kasus. Namun, dari jumlah tersebut hanya 60 kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian, penuntutan, hingga pengadilan.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Selasa, 16 Februari 2016 - 13:22 WIB
Sebelum resmi diangkat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang biasa dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), para calon abdi negara ini wajib mengikuti dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.
 
Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 15 Februari 2016 - 22:24 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Guru Besar FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti menilai proses pencalonan Pilkada pada 2015 lalu tidak demokratis dan tidak kompetitif. Inilah yang menurutnya, membuat persentase pemilih tidak sesuai dengan target KPU dan banyak surat suara tidak sah.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text