Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders Pengawasan Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2013 di Surabaya, Senin (29/7).
Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Perilaku dan Analisis Risiko Bawaslu Tahun 2013 Tahap II di Bogor, Senin (29/7).
Surabaya, Awaslupadu.com. - Badan Pengawas Pemilu Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders Pengawasan Pemilu dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Bagi Media Massa dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2013 Kada Provinsi Jawa Timur, Senin (29/7). Tujuan diselenggarakannya Rakor Stakeholder dan pelatihan media massa dan ormas ini adalah untuk melakukan koordinasi pengawasan antar pemangku kepentingan Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur dan Pemilu legislatif 2014.
Jakarta, Awaslupadu.com. KBRN, Sampang : Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Rabu (24/7) menggelar launching MoU Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di salah satu rumah makan di Kecamatan Camplong.
Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Akhmad Ripto, Kapolres AKBP Imran Edwin Siregar dan Kepala Kejaksaan Negeri Danang Purwoko.
Jakarta, Awaslupadu.com.Bawaslu menilai bahwa keputusannya soal Sengketa Pemilu antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam daftar calon sementara (DCS) sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang. Termasuk memperkuat keputusan KPU, bahwa salah satu caleg PAN tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg.
“Tidak ada itikad atau niat yang tidak baik dalam mengeluarkan keputusan ini. Keputusan sengketa tersebut dikeluarkan demi kepentingan yang lebih besar,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, dalam Sidang DKPP, di Jakarta, Selasa (23/7).
Jakarta, Awaslupadu.com. – Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu
Jakarta, Awaslupadu.com.– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan Rapat Kerja (Raker) Penyusunan draft Perbawaslu tentang Pedoman Pengawasan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melakukan penyesuaian draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye di Jakarta, Senin (22/07).
Jakarta, Awaslupadu.com. – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa, mengkaji, dan memutuskan bahwa 6 caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos menjadi bakal caleg peserta Pemilu 2014. Sedangkan, dapil PKPI di Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I dinyatakan berhak mengikuti Pemilu.
“Memutuskan, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu atas Dapil Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I,” ujar Majelis Pemeriksa, Nasrullah, di Gedung Bawaslu, Jakarta (18/7).
Jakarta, Awaslupadu.com. – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan Bawaslu, sebaiknya aparatus Pengawas Pemilu yang bermasalah diverifikasi terlebih dahulu sebelum disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini untuk memudahkan, jika ada aparatus Pengawas Pemilu yang ternyata sudah tidak memenuhi syarat.
“Sebelum pasukan kami dipecat kami ingin tahu dulu kesalahannya. Jika ada pengawas Pemilu yang salah maka akan dipercepat sidangnya. Namun jika hanya fitnah, maka semata ada hak kami untuk membela aparatus kami,” ujar Muhammad, dalam Rapat Koordinasi Teknis Stakeholder Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan DKPP, di Jakarta, Senin (22/7)
Jakarta, Awaslupadu.com. – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilu, Gunawan Suswantoro melantik pejabat Eselon II, III, dan IV Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (19/7). Gunawan berharap pejabat, pejabat tersebut siap bekerja keras untuk mendukung upaya pengawasan Pemilu yang maksimal.
Selain itu, Gunawan bersyukur karena pelantikan tersebut juga merupakan momen penting bagi Bawaslu untuk dapat setara dengan lembaga koleganya, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perjuangan Bawaslu untuk dapat setara dengan KPU sudah berlangsung pada 2009, saat gugatan Judicial Review UU Penyelenggara Pemilu terhadap UUD 1945. Pada saat itu, MK menerjemahkan pasal 22 huruf e UUD 1945, yakni menyetarakan antara KPU dan Bawaslu.
