• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan dana kerahiman saat Hut ke-16 Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memberikan santunan bagi pengawas pemilu yang gugur dalam tugas.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 27 Oktober 2016 - 11:33 WIB

Sarolangun, Badan Pengawas Pemilu- Ketua Bawaslu RI Muhammad menjadi narasumber bersama anggota Koimis II DPR RI  Arteria Dahlan serta Pj Bupati Sarolangun Arief Munandar. Kedatangan orang nomor satu di Bawaslu ini dalam rangka sosialisasi dan tatap muka dengan stakeholder dan masyarakat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2017 yang disiarkan secara langsung oleh RRI Provinsi Jambi.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Minggu, 23 Oktober 2016 - 21:19 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilu – Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulbar dan Bawaslu RI gelar penandatanganan Fakta Integritas bagi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulbar. Fakta Integritas tersebut berisi tentang kesiapan pasangan calon untuk mengikuti kompetisi secara sehat tanpa kecurangan.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Minggu, 23 Oktober 2016 - 14:32 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan permasalahan DPT di Sulawesi Barat merupakan salah satu alasan mengapa Bawaslu RI harus lebih awal hadir di Sulbar. Beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat dalam kurung waktu kurang dari setahun mengalami penambahan daftar pemilih yang signifikan. Telah muncul sebuah praduga jangan sampai daftar pemilih di mark-up.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Minggu, 23 Oktober 2016 - 13:47 WIB

Mamuju, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Busran Riyandi mengatakan masih banyak warga Sulbar yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih bermasalah. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui KPU RI, sekitar 231.000 dari 1.067.714 daftar pemilih potensial di Sulbar belum memiliki NIK.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 21 Oktober 2016 - 14:52 WIB

Bangka Belitung, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meluncurkan Gardu Pengawasan Partisipatif di area pusat perbelanjaan Giant Bangka Tengah, Kamis (20/10).

 

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Jumat, 21 Oktober 2016 - 14:39 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengingatkan kepada peserta Bimtek Perbendaharaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Gelombang II bahwa ketika sudah menjatuhkan pilihan menjadi pengawas pemilu/pengawas pemilihan maka harus bekerja dengan penuh tanggungjawab dan dapat melaksanakan amanah dengan baik.

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Jumat, 21 Oktober 2016 - 08:04 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad  meminta kepada Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwas Kabupaten/Kota, Ketua Panwaslih untuk membangun kepercayaan satu sama lain dari awal dan jangan ada curiga antara komisioner dengan sekretariat.

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 20 Oktober 2016 - 09:59 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Prof Muhammad menegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang diterbitkan oleh Bawaslu merupakan early warning system  untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 20 Oktober 2016 - 09:19 WIB

Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Tolok ukur kerawanan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2017 telah diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhir bulan Agustus lalu. Indek Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 diharapkan dapat digunakan sebagai penanda kerawanan, pencegahan konflik, dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan demi mensukseskan Pilkada.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Kamis, 20 Oktober 2016 - 08:50 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa Bawaslu diberikan kewenangan besar dalam menangani tindak pidana pemilu salah satunya politik uang. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text