• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Sabtu, 19 November 2016 - 17:22 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilu - Dashboard merupakan bentuk lain dari aplikasi management information system sebagai solusi percepatan pengambilan keputusan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

 

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Sabtu, 19 November 2016 - 13:23 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Guna memperkuat lembaga, Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Administrasi Bawaslu RI melaksanakan kegiatan Bawaslu Leadership Devolopment di Hotel Padjadjaran Suite Resort Bogor sejak Kamis (17/11) hingga Sabtu (19/11). Kegiatan yang bekerja sama dengan ESQ Leadership Centre ini mengundang seluruh komisioner Bawaslu Provinsi se-Indonesia beserta Panwaslih Aceh.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 18 November 2016 - 10:49 WIB

Bogor,  Badan Pengawas Pemilu - Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan penambahan anggaran untuk melaksanakan kewenangan Bawaslu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus dikelola secara efektif dan efisien.  Tambahan anggaran untuk mewujudkan amanat Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pilkada itu menurutnya harus mampu meningkatkan fungsi dan kerja pengawasan yang diemban Ba

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 17 November 2016 - 09:03 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum –  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Prof Muhammad mengapresiasi langkah Pemerintah dan DPR saat ini yang melibatkan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Tahun 2019.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Senin, 14 November 2016 - 08:41 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyepakati pembentukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan penayangan iklan kampanye Pilkada 2017 di media massa. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh tiga lembaga tersebut di Jakarta, pada Jumat (11/11).

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 11 November 2016 - 17:01 WIB

Kampar, Badan Pengawas Pemilu - Siap menang siap kalah dan tolak politik uang, demikian tema utama Sosialisasi Tatap Muka kepada Masyarakat dan Stakegolders Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau dan Panwas Kabupaten Kampar, Kamis, (10/11).  Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy,  pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, dan juga Bupati Kampar Jefry Noer.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Rabu, 9 November 2016 - 14:09 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu – Pemerintahan dengan sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi,  efektivitas, dan transparansi akutabilitas penyelenggaraan negara. E-Government dinilai dapat menjadi penghubung antar kepentingan dengan menjamin keamanan informasi serta kecepatan transaksi dan kemudahan akses.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Rabu, 2 November 2016 - 09:39 WIB

Sungailiat Babel, Badan Pengawas Pemilu –Politik uang bukan lagi pelanggaran pemilu tetapi sudah menjadi kejahatan. Pilkada bukan “pasar” dimana ada penjual dan pembeli. “Jangan sampai ada proses jual beli suara rakyat,” demikian kata Ketua Bawaslu RI Muhammad saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi kepada Stakeholders Untuk Mencegah Politik Uang dan Netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/10).

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 31 Oktober 2016 - 21:13 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad menyampaikan bahwa tugas partai politik adalah memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat tetapi sayangnya partai politik (parpol) kadang-kadang lalai dengan tugasnya. Parpol atau calon legislatif (caleg) rata-rata menjelang Pilkada baru turun ke lapangan.

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 28 Oktober 2016 - 09:18 WIB

Kendari,  Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron menegaskan, pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang dalam tahapan Pilkada akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Bawaslu menurutnya telah merumuskan aturan teknis tentang sanksi bagi pelaku politik uang tersebut dalam Peraturan Bawaslu.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text