• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Riau menghadirkan Bawaslu Kabupaten Bengkalis guna membeberkan fakta.

Bali, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro menyatakan dukungan rencana penulisan buku oleh mantan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri (LN).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Ketua Bawaslu Sumatra Selatan (Sumsel) Iin Irwanto memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) atas permohonan yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait adanya selisih suara dengan Partai Nasion

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid angkat suara terkait perkara sengketa hasil pemilihan legislatif (pileg) Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu didorong melakukan judicial review UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, kewenangan Bawaslu banyak memiliki perbedaan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 7 Maret 2014 - 06:12 WIB
Dilihat : 844 kali

Jakarta, Bawaslu - Kesepakatan empat lembaga negara yaitu Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran, rupanya tidak diindahkan partai politik (parpol). Padahal, SKB tersebut sudah ditandatangani petinggi empat lembaga negara itu di Gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin Jakarta, Jumat sore, seminggu yang lalu.

Ketika melakukan sosialisasi bersama terkait SKB penghentian iklan kampanye parpol di media elektronik pada Kamis (7/3) di Gedung KPI, Jakarta, Ketua Bawaslu, Muhammad mengultimatum parpol yang tidak mengindahkan Kesepakatan tersebut. SKB yang memuat sembilan poin itu untuk menghentikan iklan kampanye parpol di media elektronik. Batas waktu yang diperbolehkan untuk beriklan yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 6 Maret 2014 - 07:52 WIB
Dilihat : 894 kali

Jakarta, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh tentang Peningkatan Partisipasi Aktif Pelajar dan Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu 2014. Penandatanganan MoU itu berlangsung di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis pagi (6/3).

MoU yang memuat 7 pasal itu merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan Pimpinan Bawaslu dengan Mendikbud sejak akhir 2013. Dalam rangkaian pertemuan itu digagas pentingnya pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 3 Maret 2014 - 05:56 WIB
Dilihat : 910 kali

Yogyakarta, Bawaslu – Meskipun pemerintah tidak memproses lagi usulan untuk membiayai Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), namun Bawaslu tetap berusaha memperkuat struktur PPL dengan mengajukan tambahan 2 orang PPL. Dengan demikian, 3 orang PPL yang ada di setiap desa/kelurahan saat ini, nantinya akan bertambah menjadi 5 orang.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 3 Maret 2014 - 02:26 WIB
Dilihat : 880 kali

Yogyakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya diminta untuk bertindak tegas terhadap peserta Pemilu dan caleg yang nakal dan terus membandel. Bahkan, pengawas Pemilu harus berani memberikan rekomendasi atas pelanggaran dan adanya sanksi yang berat terhadap pelakunya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 1 Maret 2014 - 01:13 WIB
Dilihat : 923 kali

Jakarta, Bawaslu – Setelah mendapat dukungan dari Komisi I DPR terkait penertiban iklan kampanye di media elektronik, empat lembaga negara yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) akhirnya menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kepatuhan ketentuan pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 27 Februari 2014 - 02:08 WIB
Dilihat : 892 kali

Jakarta, Bawaslu - Iklan partai politik (parpol) di televisi saat ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kampanye. Padahal, kampanye melalui media elektronik belum diperbolehkan, kecuali hanya 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014. Karena itu, jika ada parpol yang beriklan di luar dari jadwal tersebut, tentu saja diduga sudah melakukan pelanggaran.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 27 Februari 2014 - 01:56 WIB
Dilihat : 900 kali

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan, masih terdapat oknum caleg incumbent yang melakukan kampanye saat moment reses anggota DPR. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum mendekati Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, serangan kampanye caleg incumbent saat reses DPR gencar dilakukan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 26 Februari 2014 - 01:42 WIB
Dilihat : 872 kali

Jakarta, Bawaslu – Komisi I DPR RI memberikan dukungan terhadap Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Iklan Kampanye. Dukungan itu diberikan terkait maraknya iklan partai politik yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Bahkan, Komisi I DPR RI mendorong adanya sanksi yang tegas, baik terhadap partai politik maupun lembaga penyiaran.

“DPR mendesak gugus tugas untuk mensosialisasikan kesepakatan bersama gugus tugas kepada peserta Pemilu dan lembaga penyiaran. Hal ini untuk memastikan berjalannya aturan main,” ujar Pimpinan Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, saat menyimpulkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu, di Jakarta, Selasa (25/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 22 Februari 2014 - 02:11 WIB
Dilihat : 930 kali

Jakarta, Bawaslu - Ketua Bawaslu, Muhammad menyesalkan sikap pemerintah karena tidak memberikan respon yang baik terhadap usulan anggaran bagi mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Padahal, mitra PPL tersebut dipersiapkan untuk menjaga proses pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014 di tempat pemungutan suara (TPS).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Sabtu, 22 Februari 2014 - 01:20 WIB
Dilihat : 1,291 kali

Banjarmasin, Bawaslu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu. Cara tersebut dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat