• English
  • Bahasa Indonesia

Makassar - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu memiliki 67 informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik atau disebut informasi yang dikecualikan.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 harus dijadikan sebagai ‘kacamata’ (perspektif) pencegahan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul usai rekrutmen Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada 2020. Identifikasi dilakukan supaya Bawaslu bisa mengantisipasi masalah yang muncul dalam rekrutmen pengawas Ad-Hoc berikutnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Lima pimpinan Bawaslu melakukan audiensi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Ali Mukartono.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan penguatan partai politik (parpol) untuk menghindari politik uang dalam pengelolaan dana kampanye setiap kontestasi politik.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Senin, 29 Juni 2015 - 16:23 WIB
Dilihat : 892 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu pilar demokrasi.  Namun keberadaan Parpol ini justru menimbulkan berbagai problematika dalam sistem kepemiluan dan kaitannya dengan sistem kepartaian Indonesia.

 

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 29 Juni 2015 - 09:28 WIB
Dilihat : 1,012 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad menekankan bahwa keberhasilan proses pengawasan pemilu tidak diukur pada berapa banyak jumlah pelanggaran yang bisa ditemukan.Para pengawas pemilu diminta untuk lebih fokus pada pelaksanaan tugas utama pengawas, yakni mencegah terjadinya pelanggaran.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Minggu, 28 Juni 2015 - 05:35 WIB
Dilihat : 869 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketidakseriusan pemerintahan daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2015 di sejumlah daerah khususnya menyangkut anggaran pengawasan, tidak dapat ditolelir lagi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam waktu dekat ini berencana mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang anggaran pengawasannya masih bermasalah.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Sabtu, 27 Juni 2015 - 23:53 WIB
Dilihat : 1,005 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PIlkada) teranyar memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Sabtu, 27 Juni 2015 - 22:22 WIB
Dilihat : 553 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menekankan agar para pengawas pemilu di daerah tidak sekadar menunggu laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 mendatang. Pengawas pemilu diminta untuk terus mengasah insting mereka dalam mengendus adanya dugaan pelanggaran.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 16:09 WIB
Dilihat : 713 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Penegakkan tindak pidana pemilu/pemilihan dalam Sentra Gakkumdu belum memberikan hasil yang positif selama ini. Namun di depan mata Pilkada sudah dekat, dan tidak ada jalan lain selain bekerja efektif antara Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 14:58 WIB
Dilihat : 615 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, potensi masalah sengketa merupakan pakaian yang tidak bisa dipisahkan dari proses, karena pemilihan itu sendiri merupakan satu rangkaian kompetisi antar pihak yang menghasilkan pemenang dan menghasilkan mereka yang tidak beruntung (yang kalah).

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 14:15 WIB
Dilihat : 601 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan kepala daerah  (Pilkada) adalah  akses kedaulatan rakyat dan merupakan perwujudan hak politik rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Hal ini dikatakan oleh Kejaksaan Agung, HM.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 14:10 WIB
Dilihat : 755 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 9 desember 2015 di 269 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Sebagaimana dalam rangkaian Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Polri bertanggungjawab terhadap pengamanan dalam pelaksanaannya, agar Pilkada berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 26 Juni 2015 - 00:16 WIB
Dilihat : 926 kali

Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Panwas Pemilihan tingkat kabupaten/kota wajib menembuskan laporan atau temuan pelanggaran yang sudah teregistrasi ke Bawaslu Provinsi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota Tahun 2015.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Minggu, 3 November 2019 WIB
Tempat :
Lombok
Waktu:
Jumat, 25 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 22 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Batam
Waktu:
Rabu, 30 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 29 Oktober 2019 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text