• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 09:52 WIB
Dilihat : 1,168 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - "Kita memberikan syarat untuk mengeluarkan rekomendasi adanya dana saksi pada pemilu 2014. Bila tidak memenuhi syarat itu, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi soal dana saksi. Dan sudah menyampaikan dua hal penting terkait dana saksi," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ‘Pemantapan Persiapan Pemilu 2014’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (12/2).

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 09:23 WIB
Dilihat : 1,191 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sekitar 10 Menteri Kabinet saat ini ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014. Ada kekhawatiran dana bantuan sosial (bansos) dan fasilitas pemerintah akan diselwengkan dan digunakan untuk kampanye para menteri caleg menjelang Pemilu 2014 ini. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Bawaslu memeriksa penggunaan anggaran bansos di 10 kementerian itu yang berpotensi dan kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik . Dan Bawaslu mencatat ada sejumlah modus penyelewengan dana bansos.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 13 Februari 2014 - 05:24 WIB
Dilihat : 1,695 kali

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu berupaya untuk menata kembali hal tersebut.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 11:58 WIB
Dilihat : 1,277 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Bawaslu khawatir Pemilu 2014 kembali diwarnai oleh politik uang, termasuk di TPS pada hari H pencoblosan. Kecemasan ini kian menjadi ketika menemukan sebuah kampung yang masyarakatnya menerima politik uang dengan amat terbuka saat Pilkada berlangsung. Ketua Bawaslu, Muhammad memaparkan bahwa di sebuah kampung ditemukan spanduk dengan tulisan besar ‘Masyarakat di desa ini siap menerima serangan fajar’. "Ini merusak karakter Pemilu kita. Padahal Pemilu di Indonesia seharusnya berasas jujur dan adil," ujar Muhammad.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 11:30 WIB
Dilihat : 1,121 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sikap Pemerintah terkait dengan rencana pengucuran dana saksi partai politik pada Pemilu 2014 mulai melunak karena jika penyelenggara Pemilu menolak bertanggung jawab dalam pendistribusiannya, pemerintah tidak akan mencairkan dana tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pihaknya siap menghentikan pembahasan rancangan Perpres tentang dana saksi tersebut. Dengan begitu, dana saksi sebesar Rp700 miliar tak bakal dicairkan.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 07:19 WIB
Dilihat : 1,174 kali

Jakarta, Bawaslu – Gugus tugas (task force) Bawaslu-KPU-KPI menegaskan, partai politik (parpol) yang tertib dalam berkampanye merupakan parpol yang visioner, dan layak diperhitungkan dalam Pemilu 2014. Sedangkan, parpol yang mencari-cari celah untuk melanggar ketentuan tentang kampanye Pemilu bisa dinyatakan sebaliknya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 04:54 WIB
Dilihat : 1,035 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Pelanggaran jelang Pemilu 9 April kian mengkhawatirkan. Banyaknya alat peraga kampanye, seperti poster atau baliho mulai meresahkan masyarakat. Untuk itu, lembaga pengawas diharapkan bertindak tegas atas hal tersebut. Ketua Bawaslu Muhammad, mengimbau seluruh Kepala Daerah untuk membantu mensosialisasikan pelanggaran ini. "Ini tugas yang berat, sebagai lembaga pengawas pesta demokrasi. Kami tidak bisa sendiri karena antangannya tinggi. Kepala daerah harus memberikan contoh bagi masyarakat karena hampir semua daerah di Indonesia terdapat pelanggaran kampanye, terutama di luar Pulau Jawa".

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 01:24 WIB
Dilihat : 1,305 kali

Jakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan merilis data pelanggaran peserta Pemilu terkait atribut kampanye. Data tersebut akan dibuka sebelum memasuki masa tenang Pemilu 2014, sehingga menjadi pertimbangan bagi masyarakat tentang parpol dan calon anggota legislatif yang sering melanggar aturan kampanye.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 12 Februari 2014 - 01:01 WIB
Dilihat : 1,309 kali

Jakarta, Bawaslu – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Boediono, Selasa (11/2) meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Selasa, 11 Februari 2014 - 13:12 WIB
Dilihat : 1,483 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Tim Asistensi  Divisi Humas Bawaslu, Saparuddin mengatakan proses pengawasan Pemilu 2014 bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tapi juga seluruh komponen bangsa. Karenanya, Bawaslu mengajak masyarakat yang peduli untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas  berpartisipasi dalam mengawasi tahapan Pemilu 2014.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text