• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, penundaan tahapan Pilkada 2020 yang sudah berjalan harus melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beserta penyelenggara pemilu, yakni: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) menyepakati penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, meskipun saat ini virus Korona sedang menjadi pandemi, fungsi pencegahan potensi pelanggaran Pilkada 2020 terus digalakkan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu terus bekerja memeriksa dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2029 meskipun ada pandemi virus Korona. Hingga 27 Maret 2020 terdapat 475 dugaan pelanggaran Pilkada 2020.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan bila melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Senin, 24 Maret 2014 - 10:25 WIB
Dilihat : 1,140 kali

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu – Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mengaku sudah menyampaikan rekening khusus dana kampanye (RKDK)  dan laporan awal dana kampanye kepada KPU pada Desember 2013 lalu. Namun, PAN juga tidak menampik pihaknya terlambat saat memberikan perbaikan berkasnya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Maret 2014 - 14:53 WIB
Dilihat : 1,087 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berencana memanggil tiga partai politik peserta pemilu yakni Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem, Senin (24/3) untuk dimintai keterangan soal iklan kampanye di televisi yang melebihi spot yang sudah ditentukan dalam peraturan.

“Bawaslu akan memanggil pelaksana kampanye partai tersebut pada senin besok terkait dengan aktivitas yang dimaksud dan memastikannya.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Maret 2014 - 06:05 WIB
Dilihat : 1,102 kali

altJakarta, Bawaslu– Rangkaian penyelesaian Sengketa Pemilu calon anggota DPD dan Parpol yang dicoret oleh KPU, dilaksanakan hari ini, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (21/3) siang ini. Sengketa yang bernafaskan musyawarah tersebut dimohonkan oleh Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tengah Raymond Sahetapy yang dicoret oleh KPU.

Pencoretan Raymond, dikarenakan terlambat menyerahkan laporan awal dana kampanye yang batas akhirnya pada 2 Maret 2014 lalu.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Jumat, 21 Maret 2014 - 05:13 WIB
Dilihat : 1,081 kali

altJakarta, Bawaslu– Bawaslu telah menerima permohonan sengketa pemilu dari beberapa calon anggota DPD dan Partai Politik yang dibatalkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU. Permohonan tersebut sudah disampaikan pada Rabu (19/3) pukul 23.59 WIB. Peserta pemilu yang dibatalkan oleh KPU karena dinilai terlambat atau tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.

Pada Jumat, (21/3) Bawaslu mulai memroses permohonan sengketa pemilu tersebut yang rencananya akan dipimpin oleh lima pimpinan Bawaslu. 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Maret 2014 - 12:31 WIB
Dilihat : 1,395 kali

altJakarta, Bawaslu– Ketua Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, kegiatan kunjungan kerja (kunker)  para anggota dewan ke daerah pemilihan (Dapil) untuk menyampaikan aspirasi atau berkomunikasi langsung dengan konstituen rawan penyimpangan, hal tersebut  lantaran kebanyakan anggota dewan yang masih aktif (incumbent) melakukan kunjungan resesnya untuk pemenangan Pemilu 2014.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Maret 2014 - 11:11 WIB
Dilihat : 1,135 kali

altJakarta – Rapat penyelesaian Badan Pengawas Pemilu Aceh yang di fasilitasi Kementrian Dalam Negeri, Kamis (20/3) sore, masih mengalami kebuntuan terkait  penambahan jumlah anggota Bawaslu Aceh menjadi 5 (lima) orang. Kebuntuan ini terjadi karena masih ada dua hal teknis yang perlu disepakati yakni prosedur pengangkatan 2 (dua) anggota Bawaslu Aceh dan alokasi uang kehormatan.

Dirjen Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan selaku fasilitator pertemuan meminta Bawaslu bersama Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sesegera mungkin mendapatkan titik temu terkait persoalan Bawaslu Aceh. 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Kamis, 20 Maret 2014 - 08:31 WIB
Dilihat : 1,180 kali

altJakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di Jakarta, Kamis (20/3). Dalam sambutannya Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan apresiasi kepada Bawaslu, yang memahami pentingnya arsip pemilu sebagai bagian dari sejarah bangsa.

“Arsip yang tercipta dari pemilu adalah jejak demokrasi bangsa ini. Arsip yang diserahkan oleh Bawaslu di masa mendatang akan sangat dibutuhkan dan memberikan gambaran dinamika demokrasi di Indonesia,” 

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Maret 2014 - 13:55 WIB
Dilihat : 1,120 kali

altJakarta, Bawaslu –Pimpinan Bawaslu, Nasrullah berniat memperkuat pengawasan berbasis masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014 dan menjadi impian Bawaslu setelah gagasan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak disetujui oleh pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Nasrullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (19/3). Untuk merealisasikannya, Bawaslu merancang peraturan pengawasan Pemilu Legislatif 2014 dengan lebih mengedepankan pengawasan partisipatif tersebut.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Maret 2014 - 10:38 WIB
Dilihat : 1,279 kali

altJakarta, Bawaslu– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa banyak partai politik yang melibatkan anak dalam kampanye rapat umum di hari pertama. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap paling banyak melibatkan anak berdasarkan beberapa indikator yang telah dibuat.

Menanggapi hal tersebut, Caleg dari PKS Yanuar Arif Wibowo menyayangkan penilaian yang disampaikan oleh KPAI tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak dalam kampanye bukan merupakan suatu pelanggaran, dibandingkan dengan banyaknya acara di televisi yang mengeksploitasi hak anak.

Ditulis oleh : Anonymous (tidak terverifikasi)
pada : Rabu, 19 Maret 2014 - 09:00 WIB
Dilihat : 1,149 kali

altJakarta, Bawaslu– Ketua Komisi Perlindungan Anak  Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menghimbau agar semua partai politik peserta pemilu tahun 2014 agar tidak melibatkan anak dalam praktik politik. Menurutnya, menerapkan politik dalam berkampanye harus memberikan pendidikan politik serta mencegah simpatisan partai agar tidak membawa anak dibawah umur yang belum berusia 17 tahun untuk berkampanye.

“Kampanye merupakan penyampaian pendidikan politik, kemudian merupakan transaksi gagasan antara calon pemilih dan calon orang yang akan dipilih,” 

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text