Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Sujito mengatakan bahwa pemilih belum sepenuhnya dijadikan subjek dalam proses Pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong Bawaslu untuk terus memberikan ruang bagi pemilih, untuk menjadi kritis dan memiliki nilai moral dalam memilih.
Jambi, Badan Pengawas Pemilu – Prinsip utama seorang Pengawas Pemilu adalah integritas yang tinggi. Tidak hanya itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar dan menjadi sasaran utama untuk menjadi Penyelenggara Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menargetkan laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2014 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disampaikan saat bertemu dengan seluruh Kepala Sekretariat, operator SAKPA dan operator SIMAK-BMN Bawaslu Provinsi pada kegiatan Konsolidasi Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2014, di Jakarta, Kamis (5/2).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro yakin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, tambahan kewenangan akan diberikan kepada Bawaslu dan jajaran di bawahnya dan memperkuat tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu serentak dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang dilangsungkan dalam satu waktu bersamaan. Oleh karena itu pemilu serentak 2019 tidak hanya pada tataran desain pemilu saja, namun proyeksi kedepan untuk menentukan bagaimana tingkatan praktiknya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 Bawaslu RI. Terhadap anggaran Bawaslu RI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya secara mendalam pada RDP yang mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak perlu dievaluasi. Pasalnya problematika kerap muncul di balik berlakunya sistem proporsional daftar terbuka tersebut adalah mengakibatkan konflik antar calon anggota legislatif di dalam internal parpol dengan cara membeli dukungan dari para pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebagai badan publik yang fungsi pokoknya adalah berkaitan dengan penyelenggara negara disebutkan bahwa di dalam Undang – Undang No.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Pemilu yang demokratis paling tidak harus memiliki 5 pilar diantaranya adalah regulasi yang jelas, peserta pemilu yang berkompeten, pemilih yang cerdas, penyeleng
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz bersama pengurus bersilaturahmi ke Kantor Bawaslu RI. Kedatangan mereka dalam rangka beraudiensi dan berkonsultasi dengan pimpinan Bawaslu terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, Rabu (28/1/2015).
 |
