Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono berharap penyelesaian sengketa proses dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta pemilu yang berkompetisi. Menurutnya Bawaslu perlu lebih aktif lagi dalam memberikan ruang keadilan bagi pencari keadilan seperti melakukan koreksi atas putusan atau rekomendasi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan Bawaslu harus memiliki standar sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi kerahasian data seperti informasi yang dikecualikan. Menurutnya pedoman ini perlu dirancang dengan sebaik mungkin dengan dukungan sistem elektronik handal dan kerja sama dengan lembaga lain.
Kabupaten Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengecek kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, dia melakukan pengecekan kesiapan para pengawas pemilu hingga tingkat kabupaten, kali ini bertempat di Bawaslu Kabupaten Bandung.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta penerimaan laporan pelanggaran pemilu didesain menjadi satu pintu. Di mana semua jenis dugaan pelanggaran pemilu menggunakan cara yang sama.
Puadi menyebutkan, saat ini terdapat tiga mekanisme penerimaan laporan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu terus melakukan pengawasan ketat terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan (DPB) salah satunya melalui uji petik. Hal tersebut dikatakannya saat Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan Bawaslu Bali, Kamis (2/6/2022).
Jakarta, Badan Pengawas pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi memaparkan data pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2019 lalu. Total temuan pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019, kata Puadi terdapat 914 temuan. Dia pun menyebutkan tiga faktor penyebab maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu maupun pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (pemilihan).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menandatangani perjanjian kerja sama mengenai peningkatan kapabilitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) serta pembentukan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 |
